DEKOLONISASI INDONESIA BAB I
Oleh : Indraganie
mjbookmaker by:
http://jowo.jw.lt

BAB I
AWAL PENJAJAHAN BARAT DI ASIA TENGGARA
Istilah dekolonisasi berasal dari bahasa Inggris decolonization yang terdiri dari de (tidak) dan colonization (penjajahan). Gabungan dari dua kata tersebut dapat didefinisikan sebagai suatu perubahan dari suasana penjajahan menuju bukan penjajahan atau lazim disebut kemerdekaan.

Untuk kasus Indonesia, proses dekolonisasi berawal dari serangan pasukan udara Jepang terhadap pangkalan militer Amerika Serikat (AS) di Pearl Harbour pada 7 Desember 1941, yang merupakan awal Perang Pasifik. Peristiwa tersebut sekaligus merupakan awal dekolonisasi di Asia Tenggara. Pasukan Jepang mendapat titah dari Tenno Heika melaksanakan tugas mulia mengusir rezim kolonial Barat dari Asia-Pasifik.

Asia Tenggara hingga awal Perang Pasifik –kecuali Muangthai yang merdeka dan bersekutu dengan Jepang hingga akhir perang– adalah wilayah kekuasaan asing (Barat) dengan berbagai istilah: colony, protectorate atau commonwealth. Adapun Indocina cukup unik, sejak 1940 terdapat dua kekuasaan yang mampu berdampingan secara damai hingga menjelang usai perang yaitu Barat (Perancis) dan Jepang.

Mengenai akhir proses dekolonisasi, negeri-negeri di wilayah tersebut memiliki waktu yang berbeda-beda. Khusus Indonesia, proses tersebut sering dinilai terjadi pada 17 Agustus 1950 dengan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Proklamasi 1945 dengan bentangan wilayah –secara teori– dari Sabang di ujung utara Sumatera hingga Merauke di sudut selatan Irian Jaya. Disebut “secara teori” karena saat itu kenyataannya wilayah Irian bagian RI masih dikuasai Belanda hingga 1962 dan kemudian diserahkan oleh PBB pada 1963.

Walaupun penaklukan telah dikenal di Asia Tenggara sejak sebelum kehadiran bangsa-bangsa Barat, namun penaklukan yang dilaksanakan oleh Barat di wilayah tersebut dinilai sebagai periode penting karena –sebagaimana terjadi di tempat lain– menampilkan perubahan yang dampaknya masih kita saksikan. Keterbelakangan yang mencakup kemiskinan dan kebodohan bagi pribumi sedemikian mudah kita temukan. Sementara warisan penjajahan masa lalu masih ada, penjajahan dengan bentuk dan rupa baru (tetapi masih dengan pemain lama) sedang berlangsung. Bahkan tetap dapat dinilai sebagai periode penting hanya ditinjau dari asal muasalnya. Barat adalah manusia dengan ras yang nyata berbeda dengan pribumi Asia Tenggara dan datang dari wilayah begitu jauh, ternyata mampu membangun dan mempertahankan kekuasaan sedemikian lama walaupun berulang-ulang sempat diguncang oleh perlawanan pribumi.

Periode penjajahan Barat di Asia Tenggara praktis bersamaan waktunya dengan penjajahan Barat di benua yang kita kenal dengan Amerika serta Australia, yaitu abad ke-16. Sedangkan Afrika Utara, Asia Barat dan Asia Tengah telah mengalaminya sejak sebelum Masehi.

Abad ke-16 adalah periode penting dalam sejarah manusia. Setelah sekitar 1000 tahun mengalami zaman kegelapan, Barat mengalami proses kebangkitan besar yang lazim disebut Renaissance (Kelahiran Kembali) sebagai akibat pengaruh Timur yang sejak sekitar 5000 sebelum Masehi mengalami masa jaya yaitu capaian prestasi kemanusiaan praktis tanpa putus hingga awal abad ke-19. Perang Salib (1095-1291) yang dilaksanakan Barat ke wilayah kekuasaan Timur yang terbentang dari Iberia hingga Mesopotamia meningkatkan minat Barat untuk mengenal Timur. Ketika itu Timur tampil menjanjikan atau menggiurkan nyaris dalam segala hal.

Kebangkitan Barat antara lain dalam bidang teknologi (setelah belajar dari Timur) mendorong mereka keluar dari dunianya mencari “dunia lain” untuk ditaklukan. Kemenangan yang diraih Portugis tahun 1267 dan Spanyol terhadap kaum Muslim Arab pada 1492 sungguh memabukkan mereka. Rasa percaya diri sebagai manusia unggul bangkit, tetapi pada saat bersamaan dunia Barat – waktu itu masih sebatas benua Eropa– sedang terancam oleh gerak maju bangsa Timur lain yaitu Muslim Turki ke bagian timur dan tenggara Eropa. Dengan demikian penjajahan ke seberang lautan masuk pula dalam agenda Renaissance. Adapun semboyan imperialisme Barat adalah gold (mencari kekayaan), gospel (menyebar pengaruh berupa nilai-nilai yang dianut Barat) dan glory (mencari kehormatan).

Proyek penaklukan pertama Barat –dalam hal ini Portugis– adalah Kesultanan Malaka (1400-1511), yang mungkin adalah negeri yang paling makmur di Asia Tenggara saat itu. Konon kerajaan tersebut dibentuk oleh seorang pangeran dari Majapahit, setelah menganut Islam dia mengubah namanya dengan Megat Iskandar Syah. Ketika tiba di wilayah tersebut dia menilai bahwa dia berada pada tempat yang strategis terutama dari segi ekonomi: Selat Malaka! Selat yang sejak awal Masehi telah menjadi jalur ramai antara dunia Barat dengan dunia Timur. Dia bersekutu dengan penduduk lokal dan membangun fasilitas untuk berlabuh. Benar saja, dalam waktu relatif singkat banyak kapal-kapal asing yang singgah atau mukim, Malaka yang berawal dari kampung nelayan berubah menjadi pelabuhan bertaraf internasional.

Seiring dengan kemasyhuran di bidang ekonomi, Malaka juga dikenal sebagai pusat da’wah Islam di Asia Tenggara.

Kemasyhuran Malaka tiba juga ke telinga bangsa Portugis. Ketika itu Portugis telah memiliki beberapa wilayah taklukan dari pesisir Afrika hingga sejauh Goa di India. Vasco de Gama, seorang laksamana ulung dilantik sebagai raja muda untuk India. Dia mengirim utusan ke Malaka dan diterima dengan baik oleh Sultan Ahmad (1488-1511), Portugis mendapat izin berdagang sebagaimana halnya bangsa-bangsa lain.

Utusan Portugis tiba ketika Malaka konon sedang dirundung perpecahan antara sultan di satu fihak  dengan bendahara dan putranya, suatu hal yang berbahaya mengingat di mana-mana perpecahan adalah menyenangkan imperialis. Jika tidak ada perpecahan ya diada-adakan.

Komunitas Muslim internasional di Malaka tahu watak Portugis karena mereka ada yang berasal dari negeri-negeri yang telah direbut Portugis semisal Hurmuz di Teluk Persia, Suquthrah di Teluk ‘Adan dan Zanzibar di lepas pantai timur Afrika. Mereka mempengaruhi sultan untuk memusuhi Portugis, sultan terpengaruh dan dalam suatu serangan mendadak beberapa anggota utusan tewas dan selebihnya lolos.

Segera pemerintah Portugis melihat peluang atau dalih untuk menaklukan Malaka. Sekelompok armada Portugis dipimpin oleh Alfonso d’Albuquerque menuju Malaka dan dapat menaklukannya setelah bertempur sengit.

Peristiwa tersebut boleh dinilai sebagai awal zaman gelap bagi Asia Tenggara. Setelah kehadiran Portugis, berbondong-bondong bangsa-bangsa Barat lain datang ke Asia Tenggara meraih tanah jajahan. Kelak ketika Perang Pasifik dimulai, Inggris bercokol di Birma (kini Myanmar), Brunei, Malaya (kini Malaysia) dan Singapura; Belanda bercokol di Indonesia; Portugis bercokol di Timor Timur (kini Timor Leste); Perancis di Vietnam, Laos dan Kamboja; serta Amerika Serikat (AS) bercokol di Filipina.

Dalam tulisan ini hanya dibahas tentang proses kolonisasi di Indonesia, yang sekian lama dikenal dengan sebutan Nederlands Oost-Indische (Hindia Timur Belanda).

SEKILAS PENJAJAHAN BARAT DI INDONESIA
Apa yang kini disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia telah memiliki beberapa nama selain Hindia Belanda semisal Hindia Timur, Nusantara, Jawi dan Aqsha al-Hindiy (India Jauh). Orang Barat tempo doeloe menyebut Hindia Timur sebagai pasangan gugusan pulau di Laut Karibia dengan nama Hindia Barat.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, Asia Tenggara terletak pada jalur laut yang menghubungkan Barat dan Timur sejak awal Masehi, dengan demikian wilayah Indonesia terbuka hingga mau tak mau terlibat dalam pergaulan internasional sebagai akibat perdagangan tersebut.

Perdagangan dengan bangsa-bangsa asing semisal Cina, Arab, India dan Persia memperkenalkan bangsa Indonesia yang ketika itu masih primitif kepada arus besar peradaban Timur. Agama Hindu dan Budha dari India, Kong Hu-cu dari Cina serta Islam dari Arabia berangsur-angsur masuk ke Indonesia. Hubungan dengan sesama bangsa Timur boleh dibilang nyaman dalam arti saling menguntungkan, berbeda dengan bangsa-bangsa Barat yang banyak merugikan bangsa Indonesia.

Walaupun kita mengenal mayoritas bangsa Indonesia beragama Islam, tetapi pengaruh yang pertama masuk dan bertahan hingga sekitar 1500 tahun adalah dari India. Sejak abad ke-5 telah ada kerajaan yang berbasis Hindu dan Budha, adapun kerajaan berbasis Islam sejauh yang diketahui, tampil pada abad ke-13 walaupun Islam dipastikan masuk ke Indonesia sejak abad ke-7.

Di antara beberapa kerajaan pra kolonial terdapat dua kerajaan yang sering dinilai paling menonjol yaitu Sriwijaya dan Majapahit. Dua kerajaan tersebut sering dinilai sebagai puncak capaian prestasi kemanusiaan yang pernah diraih bangsa Indonesia.

Sriwijaya diperkirakan lenyap sekitar abad ke-13 dan Majapahit memudar pada abad ke-16. Pudarnya Majapahit bertepatan dengan kehadiran imperialisme Barat, beberapa wilayahnya melepaskan diri dan membentuk negara sendiri antara lain Aceh, Demak, Malaka, Ternate dan Makassar.

Penaklukan Malaka oleh Portugis membangkitkan perlawanan dari beberapa negara pecahan Majapahit. Tahun 1513 gabungan armada Aceh, Johor dan Demak menyerbu Malaka tetapi armada Portugis dapat memukul mundur, demikian pula beberapa usaha berikutnya.

Walaupun Malaka adalah bandar internasional tetapi pusat rempah-rempah yang sangat dicari bangsa-bangsa Barat adalah Kepulauan Maluku. Pada 1512 rombongan Portugis dipimpin Francisco de Serrao menjangkau pulau Ambon. Ketika itu Kepulauan Maluku terdapat beberapa kerajaan antara lain Ternate, Tidore, Bacan dan Hitu. Runtuhnya Majapahit tidak memutuskan hubungan antara Maluku dengan Jawa. Selain karena kehadiran para pedagang Arab, Persia dan India, Islam tersebar ke kepulauan tersebut juga dari Jawa. Setelah terjadi perlawanan berat dari pribumi, kekuasaan Portugis dibatasi hanya di Ambon. Kehadiran Belanda menghalau Portugis dari Maluku ke pulau Timor dan kehadiran Belanda menggusur Portugis pula ke belahan timur pulau tersebut hingga tahun 1976 dengan selingan pendudukan Jepang (1942-1945).

Usaha Portugis menguasai Jawa dapat digagalkan Demak, sengketa tersebut menampilkan desa nelayan bernama Sunda Kelapa berkembang menjadi kota Jakarta setelah sempat berganti-ganti nama.

Apa yang disaksikan oleh Portugis kelak juga disaksikan oleh bangsa-bangsa Barat lain, yaitu wilayah yang kini disebut Indonesia terdiri atas beberapa negara. Belum ada sebutan bangsa Indonesia, yang ada misalnya bangsa Aceh, bangsa Minang, bangsa Jawa, bangsa Bugis dan sebagainya. Faktor inilah yang kelak menyebabkan pribumi banyak mendapat kekalahan melawan Barat. Rasa persatuan yang kuat belum ada, bukan jarang antar kerajaan di Nusantara saling bermusuhan.

Mengenai teknologi –khususnya militer– bangsa Indonesia abad ke-16 tidak dapat dibilang tertinggal oleh Barat. Ketertinggalan tersebut terjadi ketika masuk abad ke-19, ketika Barat mengenal apa yang disebut Revolusi Industri. Revolusi tersebut membebaskan begitu banyak tenaga manusia dengan tenaga mesin.

Orang Spanyol sempat pula hadir di Indonesia namun berlangsung singkat karena agaknya telah merasa puas memiliki Filipina, lagi pula menurut perjanjian Spanyol-Portugal yang direstui oleh paus di Roma, Indonesia untuk Portugal dan Filipina untuk Spanyol. Perjanjian yang membagi dua kolong langit antara kedua negara imperialis tersebut dikenal dengan nama Perjanjian Thordesilas (1494). Filipina dijajah Spanyol hingga 1898.

Sesungguhnya masih ada beberapa bangsa Barat yang hadir tetapi kelak seakan ditakdirkan bahwa Belanda yang akan tampil dominan mengenggam Indonesia untuk sekian lama. Orang Inggris sempat memiliki Bengkulu antara 1685-1825 dan secuil wilayah lain.

Dalam riwayat imperialisme Barat di Indonesia, bangsa Indonesia selama pra Proklamasi 1945 melaksanakan perlawanan berbentuk militer dan politik. Perlawanan militer mendominasi perioda 1511 hingga awal abad ke-20 berakhir gagal. Barat mengandalkan apa yang disebut sistek (sistem senjata teknologi) yaitu penggunaan teknologi militer yang makin canggih sejak abad ke-19. Juga ada yang disebut sissos (sistem senjata sosial) yaitu menggunakan taktik divide et impera (pecah-belah dan jajah) akibat belum terdapat rasa persatuan kebangsaan di Nusantara. Pribumi gagal mewujudkan gerakan perlawanan terpadu, perlawanan terpencar sukses ditumpas oleh kolonial Barat. Perlawanan militer besar terakhir pra 1945 adalah Perang Aceh yang berawal tahun 1873 dan dinyatakan resmi berakhir tahun 1904, walaupun perlawanan kecil-kecilan masih ada hingga 1942.

Belajar dari kegagalan, pribumi mengubah cara perlawanan dari militer ke politik. Beberapa pribumi yang terpelajar ingin membawa bangsa ini mendapat pendidikan layak dan dihimpun dalam organisasi yang rapi. Teknologi harus diraih, ekonomi harus ditata dan konsep kebangsaan yang sama sekali baru harus terwujud. Tujuannya, membuat bangsa ini canggih dan kompak!

KEBANGKITAN NASIONAL
Versi sejarah yang sekian lama diakui menetapkan bahwa perlawanan politik pertama adalah pembentukan organisasi yang dikenal dengan Boedi Oetomo (Budi Utomo) pada 20 Mei 1908, peristiwa itu diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Agaknya versi ini layak ditinjau ulang, Boedi Oetomo sesungguhnya tidak mencerminkan kebangsaan tetapi kesukuan. Organisasi tersebut membatasi keanggotaannya hanya untuk suku Jawa dan Madura serta lapisan elit pula. Penulis cenderung berpendapat bahwa organisasi yang cocok dinilai berskala nasional adalah Jamiyyatul Khairiyyah. Walaupun para pembentuknya adalah keturunan Arab tetapi terbuka untuk kaum Muslim, umat mayoritas di Indonesia. Lagi pula dibentuk lebih dahulu dari Boedi Oetomo yaitu tahun 1901.

Pembentukan organisasi dengan berbagai faham atau bidang segera terjadi, antara lain Serikat Dagang Islam (kelak Partai Syarikat Islam Indonesia), Indische Partij, Muhammmadiyah, Nahdhatul ‘Ulama, Partai Nasional Indonesia, Perhimpunan Indonesia, Partai Komunis Indonesia, dan lain-lain.

Di kalangan orang Belanda ternyata ada perselisihan pendapat tentang memperlakukan Indonesia di masa depan. Ada suara-suara yang menginginkan hubungan Belanda dengan wilayah jajahannya terutama Indonesia berubah lebih manusiawi dibanding sebelumnya. Pendapat tersebut memiliki dasar bahwa Belanda telah sangat berhutang budi kepada Indonesia, Belanda telah mengambil banyak dari Indonesia sekaligus nyaris tidak memberi apapun.

Desakan mengubah sikap tersebut, menghasilkan kebijakan baru berdasar pidato Ratu Wilhelmina yang dikenal dengan sebutan de etische politiek atau eereschuld, yang sering diartikan dengan politik balas budi.

Berbagai perangkat mengalir dari Belanda ke Indonesia, dan berbagai proyek untuk membenahi taraf hidup rakyat diwujudkan semisal pembangunan sekolah, irigasi, telekomunikasi dan sebagainya. Pendidikan kelak menghasilkan lapisan masyarakat terdidik yang justru kurang diinginkan oleh tatanan kolonial, karena kelak para intelek tersebut akan membangkitkan kesadaran rakyat jajahan untuk menuntut hak.

Seiring waktu berjalan, gerakan politik anti kolonial kelak terbagi berdasar suku, daerah dan agama. Tetapi ada tiga kelompok besar gerakan tersebut yaitu nasionalis, agamis dan komunis, mereka menjadi campuran dahsyat sekaligus goyah melawan kolonial. Setelah proses dekolonisasi selesai, perpecahan antara tiga kelompok tersebut semakin hebat.

Dari kelompok nasionalis sangat dikenal Partai Nasional Indonesia, partai ini dibentuk tahun 1927 oleh Soekarno (1901-1970), yang kelak presiden pertama Republik Indonesia (1945-1967). Dari kelompok agamis sangat dikenal Partai Syarikat Islam Indonesia dengan tokoh kharismatis (walaupun bukan pembentuk) yaitu Haji Oemar Said Tjokroaminoto. Dari kelompok komunis agaknya cuma ada satu organisasi yaitu Partai Komunis Indonesia dengan tokoh terkemuka Semaoen, Alimin dan Muso.

Pembentukan berbagai organisasi tersebut di atas mungkin dapat dianggap sebagai Renaissance dan Aufklarung (Pencerahan) bagi rakyat. Berangsur-angsur rakyat bangkit kesadarannya akan martabat sebagai manusia, antara lain bahwa penjajahan merupakan barang haram.

Kebangkitan nasional tidak terlepas dari suasana internasional. Awal abad ke-20 dunia Timur bangkit melawan keunggulan Barat. Jepang misalnya, dengan sigap melaksanakan modernisasi yang dikenal dengan Restorasi Meiji sehingga terhindar dari penjajahan Barat. Pada awal abad ke-20 hasilnya dapat dirasakan, sekitar 90 persen warga Jepang melek huruf. Jepang pulalah yang mengejutkan dunia dengan kemenangannya melawan Rusia dalam Perang Rusia-Jepang (1904-1905). Perang tersebut dianggap sebagai konflik besar pertama abad ke-20, Jepang telah membuktikan bahwa Barat dapat dikalahkan.

Prestasi meruntuhkan mitos keunggulan Barat kembali diraih Jepang pada Perang Pasifik. Hanya perlu 8 bulan Jepang merebut jajahan Barat tapi perlu waktu sekitar 3,5 tahun bagi Barat untuk mengalahkan Jepang setelah bertempur dahsyat.

Kebangkitan Cina lebih rumit, revolusi melawan Dinasti Manchu (1644-1912) menjerumuskan Cina dalam perang saudara berkepanjangan bercampur Perang Cina-Jepang II (1937-1945). Revolusi membagi Cina menjadi dua negara yang bermusuhan yaitu Republik Cina (Taiwan) dan Republik Rakyat Cina.

Pemberontakan Sipahi (1857-1858) atau Revolusi India yang dapat ditumpas Inggris menempatkan India langsung dalam pengawasan pemerintah Inggris, bukan lagi perusahaan East India Company. Rezim kolonial segera mengirim para zending dan missie untuk lebih giat memasukkan pengaruh Barat ke India.

Para elit India menanggapi cengkeraman kolonial dengan membentuk All Indian National Congress (1885) yang kelak dikenal dengan Partai Kongres. Sekelompok wakil Muslim di organisasi tersebut kemudian keluar dan membentuk Liga Muslim.

Di antara para tokoh kemerdekaan kelak tampil paling menonjol tiga orang yaitu Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru dan Muhammad ‘Ali Jinnah. Perpecahan antara Gandhi-Nehru di satu fihak dengan Jinnah di fihak lain mempertegas perbedaan lama antara Hindu dengan Muslim, berakibat India terbagi menjadi India dan Pakistan.

Gerakan Wahhabiy di Arabia sejak abad ke-18 masuk ke Indonesia dan sempat mengobarkan Perang Paderi (1821-1837) di Sumatera dan pembentukan Muhammadiyah di Jawa. Faham Wahhabiy memurnikan pemahaman dan pengamalan Islam dari berbagai faham yang bertentangan semisal tahyul, bid’ah, churafat (kini khurafat) dan syirik.

Demikian sekilas uraian kebangkitan di luar negeri yang sedikit banyak mempengaruhi bangsa Indonesia untuk bangkit sebagai bagian kebangkitan besar Timur. Pelajaran yang dapat diambil dari periode penjajahan adalah kelengahan akibat prestasi panjang nyaris selama 7000 tahun berakibat kecolongan oleh Barat. Untuk pertama kalinya, Timur mengalami keterputusan masa jaya sejak awal abad ke-19. Ketertinggalan itulah yang dicoba untuk dikejar oleh Timur sejak awal abad ke-20.

Usaha meraih titik temu antara kepentingan nasional Indonesia dengan kepentingan kolonial Belanda pernah terjadi dengan pembentukan “Gapi” (Gabungan Politik Indonesia) tahun 1939. Gerakan tersebut mengusulkan kepada pemerintah Belanda untuk memberi hak membentuk parlemen Indonesia atau tegasnya pemerintahan Indonesia di dalam lingkungan Kerajaan Belanda, namun rezim kolonial menolak. Indonesia terlalu berharga untuk diberi hak mengatur diri sendiri walaupun masih dalam lingkup kerajaan karena tatanan kolonial yang menempatkan secara tegas Belanda sebagai majikan dan Indonesia sebagai pelayan sangat menguntungkan Belanda. Belanda justru makin memperketat pengawasan para aktivis kemerdekaan mengingat dunia di ambang perang besar yang disebut “Perang Dunia ke-2”. Jerman nampak bernafsu menaklukan Eropa (tentu termasuk Belanda) dan Jepang nampak bernafsu menaklukan Asia (tentu termasuk Indonesia).
 
BAB II
PERANG DUNIA KEDUA DAN PENDUDUKAN JEPANG

Latar Belakang dan Awal Perang di Eropa
Perang Dunia ke-2 (1 September  1939 – 2 September 1945) secara sederhana adalah perang terbesar yang pernah dicipta manusia sebagai hasil dari puncak perselisihan yang tak terjembatani antara beberapa negara besar. Perselisihan itu sendiri disebabkan oleh berbagai ketidakpuasan terhadap tatanan yang tersusun pasca Perang Dunia ke-1 (1914-1918) ditambah berbagai konflik lama pra perang besar tersebut. Dengan demikian keadaan kolong langit yang sedemikian “panas” tersebut akan “meledak” jika “disulut” sedikit saja. Ternyata Jerman yang agaknya “mendapat kehormatan” menyulut panas dunia menjadi perang dunia, mengingat di antara yang tidak puas Jermanlah yang paling tidak puas.

Perjanjian Versailles 1919 yang mengakhiri Perang Dunia ke-1 (1914-1918), menempatkan Jerman sebagai biangnya. Negara tersebut dibebani hukuman yang sangat memukul martabat, Jerman harus membayar pampasan perang yang besar padahal negara tersebut menjadi miskin akibat perang. Hukuman lain adalah pembatasan kekuatan militer dan kehilangan sebagian wilayah.

Di antara warga Jerman yang tidak puas terdapat seseorang yang paling tidak puas pula yaitu Adolf Hitler. Dia telah mengabdi untuk Jerman dalam perang dan sangat terpukul dengan kekalahan tersebut, dia merasa perjuangannya sia-sia walaupun dia mendapat penghargaan langka dari panglimanya. Dia bertekad akan balas dendam: memulihkan martabat bangsa Jerman dengan menguasai dunia. Hasratnya tertuang dalam karya tulisnya Mein Kampf yang kelak menjadi “kitab suci” partainya, Nasional Sozialismus Arbeiter Partei atau lebih dikenal dengan singkatan Nazi.

Dengan bakat kepemimpinannya terutama bakat retorikanya yang mampu mengobarkan semangat, setapak demi setapak Hitler maju menuju puncak. Tahun 1933 dia menjadi kanselir, bagi orang yang mengenal dia artinya jelas: menjadi diktator.

Tanpa buang waktu dia memantapkan kekuasaannya, lawan politik di dalam negeri segera dieliminasi dan pencaplokan wilayah luar negeri antara 1933-1939 dilaksanakan praktis tanpa tembakan. Pada periode tersebut Hitler sukses mencaplok Austria, Cekoslovakia dan sedikit Lithuania.

Inggris dan Perancis bertekad membela Polandia, sasaran berikutnya.Untuk mengamankan proyek penaklukannya, Hitler mengikat diri dengan pakta non agresi dengan Uni Soviet, negara besar jelmaan Kekaisaran Rusia yang runtuh akibat revolusi yang menampilkan komunis ke puncak. Pakta tersebut dikenal juga dengan Pakta Molotov-Ribbentrop (23 Agustus 1939). Pada hakikatnya pakta tersebut bermaksud membagi Eropa menjadi dua, bagian barat untuk Jerman dan bagian timur untuk Uni Soviet.

Rasa tidak puas tidak hanya menjangkiti yang kalah. Perancis merasa kehilangan hak menikmati kemenangan secara penuh setelah beberapa usulannya ditolak oleh rekan-rekan dalam Sekutu. Italia dilanda kerusuhan oleh para veteran yang menganggur. Mereka merasa pemerintah tidak tahu terima kasih. Kegagalan mendapat sebagian wilayah bekas Austria-Hungaria menyakiti hati bangsa.

Di antara warga Italia yang paling tidak puas adalah Benito Juarez Mussolini. Sebagaimana Hitler, dia mengabdi pada negaranya dalam Perang Dunia ke-1. Untuk menuju puncak dia pun membentuk partai yaitu Fasis. Dia menjadi perdana menteri pada Oktober 1922.

Mungkin sudah menjadi standar bagi setiap diktator, lawan dalam negeri harus dilibas. Beberapa dibunuh, yang lain dijebloskan ke penjara.

Mussolini berhasrat membangkitkan kejayaan Kekaisaran Romawi, fokusnya terarah pada Laut tengah. Kawasan tersebut selama ratusan tahun pernah menjadi “danau” Romawi. Revolusi pribumi di Libya ditumpas tahun 1931 dan Albania dicaplok tahun 1939. Setelah berperang kurang dari setahun Ethiopia ditaklukan tahun 1936.

Pada 1 September  1939 pasukan Jerman melintasi Polandia, tanggal tersebut dikenang sebagai awal Perang Dunia ke-2 yang kelak menewaskan sekitar 50.000.000 orang.

Pada 3 September 1939, Perancis dan Persemakmuran Inggris menyatakan perang dengan Jerman. Sesuai kesepakatan rahasia dengan Hitler, Josef Stalin menyerbu sisi timur Polandia pada 17 September. Bulan November 1939 hingga Maret 1940, Uni Soviet mencaplok Lithuania, Latvia dan Estonia serta sebagian Finlandia.

Antara April-Juni 1940 pasukan Jerman menyerbu Denmark, Norwegia, Belanda, Belgia, Luxemburg dan Perancis. Pasukan Sekutu segera ditarik dari Eropa daratan dan bertahan di Inggris. Di Perancis dibentuk pemerintahan pro Jerman yang dikenal dengan Vichy dengan Presiden Henri Petain, kelompok yang kontra –lazim disebut Perancis Bebas– menyusun kekuatan untuk menyerang balik dipimpin Charles de Gaulle.

Adapun Belanda, setelah bertempur 5 hari terpaksa menyerah. Namun sebagian besar anggota kabinet dan istana sempat lari ke Inggris dan membentuk pemerintahan dalam pengasingan.

Italia bergabung dengan Jerman pada Juni 1940. Dari pangkalan di Libya, pasukan Italia mencoba merebut Mesir dari Sekutu namun gagal.

Bulan Agustus 1940 Hitler mengirim sejumlah besar armada udaranya sebagai persiapan menaklukan Inggris dan berkobarlah apa yang disebut Battle Of Britain. Walaupun Jumlahnya lebih kecil, Sekutu mampu membendung angkatan udara Jerman (Luftwaffe) yang berarti membendung ambisi Hitler menaklukan Inggris. Sejak itu hingga menjelang usai perang, Jerman hanya rutin mampu membom negara pulau tersebut.

Bulan April 1941, Hitler bergerak lagi bersama Italia, Bulgaria, Rumania dan Hungaria dia menyerbu Yugoslavia dan Yunani. Tetapi mungkin proyek penaklukannya yang terbesar adalah menyerbu Uni Soviet pada 22 Juni 1941. Stalin –walaupun sudah menduga hal tersebut– sempat dipaksa melepas wilayah luas negerinya dan bertahan pada garis yang membentang dari Leningrad di utara hingga Stalingrad di selatan.

Demikianlah, pada pertengahan 1942 Jerman beserta rekan-rekannya –lazim disebut Poros– menguasai hampir seluruh Eropa ditambah sebagian Afrika Utara.

Walaupun niat Hitler menguasai dunia telah mendapat beberapa teman di Eropa, dia agaknya merasa belum cukup. Praktis mereka hanya pengekor atau penggembira. Perlu rekan selevel untuk mewujudkan niatnya. Dia mendapatkannya dari belahan dunia lain yaitu Timur. Di bagian itu ada negara yang sejak 1941 dipimpin oleh seorang perdana menteri berpangkat jenderal, mewarisi ambisi menguasai dunia Timur untuk mewujudkan apa yang dikenal dengan Kawasan Sekemakmuran Asia Timur Raya. Negara yang dimaksud adalah Jepang. Pada 27 September  1940 Jerman, Italia dan Jepang mengikat diri dengan Pakta Tiga Negara. Adapun perdana menteri dimaksud yang melibatkan Jepang pada Perang Dunia ke-2 adalah Jenderal Hideki Tojo.

Latar Belakang dan Awal Perang Pasifik 
Sebagaimana halnya Indonesia, bangsa Jepang mengenal imperialisme Barat sejak abad ke-16. Ketika itu Jepang dikuasai oleh pemerintahan militer yang dikenal dengan nama Shogun. Mirip dengan pemerintahan sebelumnya, rezim yang berkuasa pada perioda 1192-1868 menempatkan kaisar hanya sekadar lambang. Sadar akan bahaya imperialisme Barat, pemerintah melaksanakan politik pengucilan diri yang bertahan hingga sekitar 250 tahun. Politik tersebut berakibat baik sekaligus buruk, baik karena sanggup melindungi Jepang begitu lama tetapi buruk karena menyebabkan Jepang tertinggal sekitar 300 tahun dibanding Barat.

Usaha membuka pengucilan Jepang dilaksanakan oleh sekelompok armada Amerika Serikat pimpinan Matthew Calbraith pada 1854, dikenal dengan Perjanjian Shimoda. Kehadiran armada tersebut diikuti oleh kekuatan Barat lain semisal Inggris dan Rusia untuk memaksa Jepang makin membuka diri.

Kegagalan rezim Sogun melindungi Jepang mengobarkan revolusi yang mengakhiri rezim tersebut. Kaum revolusioner berusaha meredam hasrat Barat untuk menjajah Jepang dengan modernisasi. Dengan cerdik Barat dirangkul untuk membangun Jepang dan terhindarlah Jepang dinjak oleh kaki Barat hingga 1945, setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia ke-2.

Untuk memastikan bahwa imperialis Barat makin jauh dari wilayah Jepang, Jepang dituntut untuk meniru Barat yaitu penaklukan luar negeri semisal Kepulauan Kuril (1875), Kepulauan Ryukyu (1879), Formosa (1895), Manchuria Selatan (1905), Korea (1910). Kepulauan Mariana, Kepulauan Karolina, Kepulauan Palau dan Provinsi Shantung didapat berdasar Perjanjian Versailles. Jepang mendapat wilayah-wilayah tersebut di atas nyaris tanpa protes internasional.

Protes keras internasional terhadap Jepang terjadi ketika Manchuria selebihnya dicaplok dari Cina pada 1931. Jepang menjawab protes tersebut dengan keluar dari Liga Bangsa Bangsa dan terus merambah Cina.

Pada 7 Juli 1937 berkobar Perang Cina-Jepang II, antara 1937-1940 pasukan Jepang telah merebut sekitar 30% wilyah Cina sekaligus mengunci pesisirnya. Walaupun Cina menderita akibat perang saudara, tetap sanggup menjawab dengan perang yang lama dan kejam terutama dengan bantuan Sekutu ketika Jepang masuk Perang Dunia ke-2.

Jepang sadar bahwa Cina tak dapat ditaklukan 100%, wilayah luas sekaligus penduduk padat dan ulet menghambat niat tersebut. Ada wilayah lain yang tak kalah memikat yaitu Asia Tenggara. Pilihan pertama adalah Indocina Perancis, pasukan Jepang masuk wilayah tersebut tanpa perlawanan karena pemerintah Perancis saat itu adalah pro Jerman, sedangkan Jerman adalah rekan Jepang.

AS yang sadar dengan bahaya Jepang, dengan segera melaksanakan embargo dan menghimbau Inggris dan Belanda berbuat sama. Pada Juli 1941 embargo terhadap tiga negara tersebut berlaku penuh. Ini merupakan pukulan berat bagi Jepang: wilayah sempit, miskin sumber alam dan terletak di jalur gempa. Tetapi Jepang makin bertekad untuk merebut Asia Tenggara, terutama Indonesia.

Untuk menutupi niatnya, Jepang berunding dengan AS. AS menyambutnya walaupun sudah tahu bahwa perundingan tersebut bakal gagal mengingat Jepang lebih siap perang dari pada siap damai. Jepang mustahil memenuhi tuntutan AS untuk menghapus negara boneka Manchukuo dan menarik tentara dan polisi dari Cina serta Indocina.

Perundingan masih berlangsung ketika tiba gelombang besar pesawat Jepang menyerang pangkalan AS di Pearl Harbour pada 7 Desember 1941, yang mengawali Perang Pasifik atau Perang Asia Timur Raya. Menyerang mendadak adalah cara yang pernah dilaksanakan Jepang terhadap Cina (1894) dan Rusia (1904). Pada saat yang nyaris bersamaan pasukan Jepang juga bergerak ke wilayah yang didambakan seluas mungkin, supaya imperialis Barat, terutama AS, akan berfikir panjang sebelum melaksanakan serangan balas. Jepang berharap AS akan menawarkan perdamaian dan wilayah taklukannya menjadi Kawasan Persemakmuran Asia Timur Raya.

Akan tetapi AS bukanlah Kekaisaran Rusia 1904-1905 atau Kekaisaran Cina 1894-1895, hanya sedikit orang Jepang yang faham tentang kemampuan produksi industri AS. Dengan mudah pendapat mereka tenggelam dalam arus mayoritas yang demam perang. Di antara yang realistis adalah Laksamana Isoroku Yamamoto, perencana serangan spektakuler tersebut.

Menilai AS tidak mampu membalas adalah suatu kekeliruan besar Jepang saat itu.

Secara menyeluruh gerak maju pasukan Jepang sangat mengagumkan dalam arti cepat dan berdampak mengejutkan dan menghancurkan. Ini tak terlepas dari dinas intelijen mereka yang telah menyebar para spion di seantero Asia-Pasifik sejak 1930-an. Mereka datang dengan berbagai selubung profesi: dari konsul jenderal hingga tukang pijat.

Serangan udara ke Pearl Harbour segera diikuti dengan gerak maju angkatan darat dan lautnya. Di Birma, pasukan Jepang menerobos dari Muangthai dan menjangkau ibu kota Rangoon (kini Yangon) pada 23 Desember 1941. Pertempuran Rangoon berkobar hingga 7 Maret 1942 sukses menghalau pasukan Sekutu ke utara terus ke Cina dan India. Untuk menyiapkan serbuan balas, Sekutu membentuk organisasi South East Asia Command yang dipimpin oleh Laksamana Lord Louis Mountbatten pada 1943. Kelak wilayah yang dikenal dengan “Arena Cina-Birma-India” menyajikan kerja sama anggota Sekutu yang mungkin paling rumit, dalam arti tidak sehat, dalam Perang Dunia ke-2.

Di jazirah Malaya (kini mencakup Malaysia dan Singapura) pasukan Jepang mendarat di utara jazirah dan bergerak ke selatan. Wilayah tersebut di pertahankan oleh pasukan Persemakmuran Inggris yang terdiri dari prajurit Inggris, Australia, Selandia Baru, India dan Gurkha. Penaklukan wilayah tersebut resmi rampung ketika Letnan Jenderal Arthur Percival dipaksa menyerah oleh Letnan Jenderal Tomoyuki Yamashita pada 15 Februari 1942.

Kekalahan Inggris di Singapura dinilai oleh Perdana Menteri Winston Churchill sebagai kekalahan Inggris –bahkan Barat– yang terburuk. Dongeng keunggulan bangsa Barat seakan lenyap.

Ketika perang dimulai, Filipina adalah negara setengah merdeka di bawah AS dengan nama Persemakmuran Filipina, yang dibentuk tahun 1935. Manuel Luis Quezon terpilih sebagai presiden dan penasihat militernya adalah Mayor Jenderal (Purn.) Douglas MacArthur. Pada bulan Juli 1941 Presiden Roosevelt mengaktifkan kembali MacArthur dengan pangkat Jenderal sebagai panglima pasukan gabungan AS-Filipina, ketika jelas bahwa hubungan AS-Jepang memburuk.

Pada 10 Desember 1941 pasukan Jepang masuk Filipina dan merebut ibu kota Manila pada 2 Januari 1942. MacArthur bersama Quezon lolos ke Australia, kelak Quezon memimpin pamerintahan dalam pengasingan di AS dan MacArthur menjadi panglima South West Pacific Area di Australia. Pertahanan terakhir Sekutu di Filipina menyerah pada 6 Mei 1942.

Nasib Indonesia sudah jelas begitu Singapura jatuh. Untuk mempertahankan negeri tersebut Sekutu membentuk organisasi American-British-Dutch-Australian Command dengan markas besar di Bandung. Panglima tingginya adalah Jenderal Sir Archibald Wavell dari Inggris, panglima daratnya Letnan Jenderal Hein Ter Poorten dari Belanda dan panglima lautnya Laksamana Thomas C. Hart dari AS. Boleh dibilang bahwa organisasi tersebut dibentuk terburu-buru dan berakibat kerja sama antar mereka tidak lancar. Hal tersebut makin diperparah bahwa sebagian besar prajurit Sekutu tersebut dalah pelarian dari Malaya, Kalimantan Inggris, Singapura dan Filipina. Mereka telah mengalami pukulan hebat sehingga perlu waktu untuk memulihkan kekuatan. Jauh berbeda dengan pasukan Jepang yang maju dengan penuh percaya diri karena dasarnya telah siap dan juga karena banyak kemenangan yang diraih sebelumnya. Namun kelak Jepang mengalami mabuk kemenangan yang justru akan menuntun kepada kekalahan berturut-turut.

Pemerintah Hindia Belanda resmi menyerah kepada Letnan Jenderal Hitoshi Imamura pada 8 Maret 1942.

Gerak maju pasukan Jepang ke utara Pasifik menjangkau Kepulauan Aleut milik AS, ke tengah menjangkau Kepulauan Gilbert jajahan Inggris dan ke selatan menjangkau Kepulauan Solomon jajahan Inggris-Australia.

Walaupun perioda 7 Desember 1941 – 7 Agustus 1942 nasib Jepang di atas angin, tetapi benih kekalahan telah ditabur akibat mabuk kemenangan tersebut di atas. Pertempuran Laut Karang pada 7-8 Mei 1942 dan Pertempuran Midway pada 4-6 Juni 1942 menghasilkan kekalahan Jepang. Pada 7 Agustus Sekutu menyerang balik, pasukannya mendarat di Guadalcanal. Tak seorang pun mengira bahwa serbuan ke pulau berhutan lebat dan berbau busuk di sudut Pasifik tersebut merupakan peristiwa penting: langkah awal Sekutu menuju Tokyo!

Suasana Pendudukan Jepang
Jepang berusaha keras meraih simpati bangsa-bangsa Timur terutama yang dijajah oleh Barat, lahan tersebut ada di Asia Tenggara, Asia Selatan dan Pasifik Barat Daya. Jepang menampilkan citra sebagai pembebas dan saudara tua. Di Indonesia sempat ada kebebasan mengibarkan bendera Merah Putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Rakyat memiliki pendapat berbeda dengan kehadiran penakluk baru tersebut. Ada yang tulus menilai bahwa kedatangan pasukan Jepang memang untuk membebaskan. Di antara mereka bahkan ada yang direkrut memperlancar gerak maju pasukan Jepang semisal di Aceh, ada juga yang spontan bangkit melawan kolonial Belanda menjelang kedatangan pasukan Jepang semisal di Gorontalo. Pada umumnya mereka berlatar belakang golongan masyarakat yang terpinggirkan atau tertindas dalam tatanan kolonial Barat, tatanan kolonial hanya sedikit memberi pilihan atau peluang hidup layak kepada mereka.

Kelompok yang cenderung anti Jepang umumnya berlatar belakang pendidikan atau pengaruh Barat. Walaupun mereka terlibat gerakan anti kolonial Barat tetapi mereka menilai bahwa watak fasisme dan militerisme Jepang lebih buruk. Sebelum Perang Pasifik, mereka sempat menyimak info tentang perlakuan Jepang terhadap rakyat di Cina dan Korea. Di antara mereka terdapat Muhammad Hatta (1902-1980), kelak menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia periode 1945-1956; Sutan Syahrir (kelak Perdana Menteri Republik Indonesia periode 1945-1947) dan Amir Syarifudin (kelak Perdana Menteri Republik Indonesia periode 1947-1948).

Dengan pertimbangan bahwa identitasnya sudah dikenal luas, Hatta memilih bekerjasama dengan Jepang bersama Soekarno. Syahrir dan Syarifudin memilih gerakan bawah tanah mengingat kurang dikenal, bahkan Syarifudin pernah mendapat bantuan Belanda membentuk kelompok perlawanan. Jaringannya terbongkar intelijen Jepang dan dia ditangkap. Jepang mempersiapkan hukuman matinya, namun campur tangan Soekarno-Hatta mengubah menjadi hukuman seumur hidup.

Kelompok yang relatif netral menilai bahwa bagaimanapun perilaku Jepang, kerja sama dengan Jepang diperlukan mengingat tidak ada pilihan lain. Belanda telah meninggalkan Indonesia begitu saja dalam keadaan tak berdaya dan jatuh dalam cengkeraman Jepang. Kelak sikap penakut menambah kebencian terhadap Belanda setelah rakyat mengalami penderitaan pendudukan Jepang.

Sekelompok tokoh Indonesia sempat menyusun kabinet Indonesia ketika kolonial Belanda runtuh, usaha tersebut didorong oleh Abikoesno Tjokrosoejoso, seorang tokoh Partai Syarikat Islam Indonesia dan masih terhitung keluarga dengan Haji Oemar Said Tjokroaminoto. Dia menyusun daftar beberapa nama untuk mengisi kabinet, nama Soekarno diusulkan menjadi menteri propaganda dan Hatta menjadi menteri ekonomi.

Jepang menanggapinya dengan membuat pengumuman pada 20 Maret 1942 bahwa rakyat dilarang dalam bentuk apapun membicarakan masalah politik, termasuk soal pemerintahan. Pengumuman tersebut disusun sedemikian rupa sehingga masyarakat praktis tidak berkutik menjamah bidang itu. Parpol benar-benar dilarang dan ormas diawasi dengan ketat, Jepang lebih suka membentuk organisasi baru yang mudah diawasi dan diisi dengan tokoh-tokoh yang sudi bekerja sama daripada bekerja sama dengan organisasi yang telah ada.

Tersebutlah seorang tokoh yang sekian lama dicap sebagai pengkhianat dan pemberontak, padahal dia lebih idealis dari pada beberapa tokoh yang diakui sebagai pahlawan. Orang tersebut adalah Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo, pembentuk gerakan Darul Islam dan pendiri Negara Islam Indonesia. Mengawali karir politiknya di Jong Java, kemudian Jong Islamieten Bond, PSII dan Majlis Syura Muslim Indunisiyyah sebelum dia membentuk gerakan sendiri. Dia membentuk lembaga pendidikan Institut Suffah yang kelak menghasilkan kader-kader DI/NII, lembaga tersebut sempat ditutup setelah beberapa waktu pendudukan Jepang berjalan namun entah bagaimana dia mampu mengaktifkan kembali, bahkan kurikulumnya ditambah dengan ilmu militer. Kemungkinan besar ketika itu Jepang makin terdesak oleh Sekutu.

Pendudukan Jepang banyak mengubah tatanan yang ada sejak periode kolonial Barat. Berdasar hukum kewarganegaraan Hindia Belanda tahun 1910, masyarakat dibagi dalam empat kasta yaitu warga Barat asli kelas satu, warga Indo kelas dua, warga Timur Asing (semisal Cina, Arab dan Keling) kelas tiga dan warga Indonesia asli –lazim disebut inlander (pribumi)– kelas 4. Perbedaan tersebut mencakup banyak segi kehidupan. Pribumi dilarang masuk ke tempat-tempat yang diperuntukan bagi warga Barat dan Indo.

Pemerintah Jepang mengubah kasta tersebut menjadi kelas satu untuk warga Jepang, kelas dua untuk warga Timur non Jepang (semisal Indonesia, Cina, Arab dan Keling), kelas tiga untuk warga Barat asli dan Indo. Namun dalam prakteknya, perlakuan terhadap warga non Jepang nyaris tak berbeda.

Semangat anti Barat yang dipompa Jepang mencakup penggantian –tegasnya pelarangan– penggunaan nama dan istilah Barat (kecuali bahasa Jerman dan Italia), antara lain kota Batavia berubah nama menjadi Jakarta, kota Buitenzorg diubah nama menjadi Bogor, istilah politik diganti siasat dan istilah ekonomi diganti iktisad.

Larangan menggunakan istilah Barat memacu bangsa Indonesia untuk memperkaya bahasa dengan mencipta istilah-istilah baru. Sesungguhnya hal itu bukan maksud Jepang. Jepang berniat untuk men-Jepang-kan Indonesia antara lain di bidang bahasa, tegasnya (suatu saat harus) pakai bahasa Jepang, tetapi niat tersebut terhalang oleh fakta bahwa belajar bahasa Jepang tidak sebentar. Maka untuk sementara bahasa setempat yang dipakai, pokoknya tidak pakai bahasa Inggris dan Belanda. Niat tersebut gagal karena perang usai dengan kekalahan Jepang.

Warga Barat yang masih tercecer di Indonesia berangsur-angsur masuk kamp tawanan yang lazim disebut kamp internir. Awalnya adalah personil militer yang tertangkap atau menyerah ketika pertempuran, namun warga sipil kemudian menyusul.

Keadaan dalam kamp luar biasa buruk, ribuan tawanan tewas dan sakit karena kekejaman dan kelalaian. Ada yang dipakai kerja paksa melaksanakan berbagai proyek semisal jalur rel dan gardu pertahanan.

Sebelum perang, Jepang sudah tahu bahwa di Indonesia terjadi pertentangan antara kelompok Islami dengan jahili mengenai arah masa depan Indonesia. Pada awalnya Jepang merangkul kelompok Islami karena dinilai lebih anti imperialis Barat. Dengan mendekati ulama, pemerintah memobilisasi kaum Muslim dalam perang total melawan Barat. Untuk mengimbangi kelompok jahili yang mendominasi tentara ciptaan Jepang semisal Peta dan Gyu Gun, pemerintah mengizinkan kaum Islami membentuk tentara pula dengan nama Hizbullah (1944).

Usaha merangkul tersebut agaknya dirusak oleh perilaku pendudukan tersebut. Pernah diberlakukan ketentuan bahwa setiap pagi orang harus menunduk ke arah matahari terbit atau menghadap Tokyo, tempat Tenno Heika bertahta. Peraturan tersebut sangat melecehkan prinsip monoteis dalam Islam. Kewajiban kerja bakti banyak mengorbankan waktu shalat, begitu pula puasa dinilai menurunkan gairah kerja. Kekurangan bahan sandang berakibat mengurus jenazah tidak sempurna karena bukan dibungkus kain kafan tetapi karung goni.

Perlawanan terhadap keadaan tersebut berakibat Jepang diam-diam membatalkan sejumlah peraturan yang melecehkan agama. Pemerintah diam-diam mengakui bahwa tanpa dukungan kaum Muslim, Perang Asia Timur Raya tidak akan sukses. Pernah diusulkan bahwa kepada ulama untuk berfatwa bahwa Perang Asia Timur Raya adalah perang sabil, yang ditolak dengan pendapat bahwa perang tersebut adalah kafir lawan kafir. Usaha pemerintah untuk menghapus pelajaran bahasa Arab di sekolah agama dapat digagalkan tetapi dengan syarat bahasa Jepang juga masuk kurikulum.

Ada terselubung maksud Jepang dalam rangka memperlemah hasrat kemerdekaan dengan semacam adu domba antara kedua kelompok tersebut di atas. Untuk kelompok Islami dibentuk organisasi Masyumi dan untuk kelompok jahili dibentuk Putera (Pusat Tenaga Rakyat) tahun 1943, namun agaknya niat tersebut diketahui oleh para tokoh kemerdekaan. Karena maksud Jepang diketahui, Putera berganti nama menjadi Jawa Hokokai Chuo Honbu. Para tokoh Indonesia diserap supaya dapat diawasi lebih ampuh.

Masyumi dibentuk pada 11 November 2004 sebagai pengganti Majlis al-Islam al-A’la Indunisiyyah yang dibentuk ketika zaman Belanda.

Bentuk lain dari usaha meredam hasrat merdeka adalah mencoba semaksimal mungkin untuk mengerahkan dan mengarahkan rakyat Indonesia hanya untuk Perang Asia Timur Raya. Tetapi para tokoh kemerdekaan menetralkannya dengan cara menyusupkan propaganda anti Jepang dalam propaganda anti Barat. Propaganda anti Jepang sukses karena perilaku kejam Jepang sendiri.

Menjelang perang usai, pemerintah menambah daftar kejengkelan kelompok Islami dengan lebih memberi peluang kepada kelompok jahili walaupun kelompok Islami mendapat pengamanan. Ini memiliki akibat yang masih ada hingga kini. Kelompok jahili lebih disiapkan memegang kendali masa depan.

Belum setahun pendudukan berlangsung, kekecewaan yang meningkat menjadi kebencian muncul akibat hidup kekurangan dan ketakutan sebagai hasil dari pemerintahan yang represif. Yang mungkin paling kecewa adalah Aceh. Menjelang pasukan Jepang masuk terjadi pemberontakan terhadap kolonial Belanda, dan rakyat berharap Jepang melaksanakan perubahan yang lebih aspiratif. Harapan tersebut pupus: Aceh diperlakukan sama buruk dengan daerah lain.

Di Aceh tercatat perlawanan terhadap pendudukan Jepang di Cot Plieng (1942) dan Meureudu (1944).

Di Kalimantan Barat, usaha berontak yang hingga melibatkan anggota kerajaan dapat digagalkan karena lekas diketahui intelijen. Pemerintah melaksanakan pembersihan –yang dalam prakteknya adalah pembantaian besar-besaran– hingga jatuh korban sekitar 20.000 orang, banyak korban mencakup kaum intelek.

Di Jawa Barat, berkobar perlawanan di Indramayu dan Singaparna. Seorang ulama kharismatis bernama Zainal Mushthafa bersama para santri dan warga lokal berontak dan sempat jatuh korban dari fihak Jepang. Dia bersama beberapa orang pengikutnya ditangkap, dibawa ke Jakarta dan dihukum mati.

Di Jawa Timur, dikenal sebutan Pemberontakan Peta Blitar pada 14 Februari 1945 dipimpin Shudanco Supriyadi. Agaknya peristiwa ini lebih menggemparkan karena pelakunya justru prajurit binaan Jepang. Beberapa pelaku divonis mati dan penjara, adapun Supriyadi hilang.

Di Irian Barat, walaupun banyak jatuh korban dari fihak pribumi, agaknya pemberontakan tersebut mencapai maksud karena gerak maju pasukan Sekutu. Mungkin sejak tahun 1943 Sekutu memberi bantuan pada pribumi. Ketika Sekutu mengumumkan bahwa gerakan militer di Irian resmi berakhir pada 20 Agustus 1944, Jepang telah kehilangan beberapa pangkalannya semisal Hollandia (kini Jayapura), Sansapor, Biak dan Manokwari.

Sadar bahwa Asia Tenggara –terutama Indonesia– adalah harta paling berharga dibanding wilayah taklukan lainnya, Jepang berusaha mempertahankan kedudukannya. Berbagai proyek pertahanan semisal benteng, bandara dan jalur rel dibangun dengan tenaga paksa yang lazim disebut romusha. Di Indonesia sekitar 270.000 orang direkrut dengan cara tipu maupun paksa menjadi romusha. Mereka dikaryakan di Indonesia maupun negeri tetangga, sebagian besar mereka tidak kembali karena tewas, hilang, sakit atau lelah.

Jika romusha adalah suatu bentuk derita bagi lelaki, maka perempuan mendapat derita pula dengan menjadi perempuan penghibur dengan sebutan juugun ianfu, cara perekrutannya juga dengan tipu maupun  paksa. Mereka juga disebarkan ke seantero wilayah taklukan lain. Tempat penampungan khusus mereka disebut rumah bambu, rumah kuning atau rumah panjang. Sekitar 200.000 orang dari berbagai warga pernah menjadi juugun ianfu. Kasus ini kurang disimak karena para korban dan pelaku cenderung merahasiakannya hingga tahun 1991, ketika sejumlah (mantan) korban dari Korea buka suara tentang kasus ini. Usaha tersebut bergulir makin besar walaupun ada kecenderungan pemerintah Jepang berusaha menutupinya. Hasil penelitian intelek Jepang sendiri akhirnya menggagalkan usaha tersebut. Pemerintah Jepang akhirnya mengakui bahwa otoritas Jepang terlibat dalam perekrutan perempuan menjadi juugun ianfu.

Langkah Menuju Merdeka
Dari penyerangan ke Pearl Harbor hingga pendaratan di Guadalcanal, praktis Jepang di atas angin. Ada kecemasan Sekutu bahwa India, Australia dan Amerika akan jatuh dan Jepang memang berniat menaklukan wilayah tersebut.

Untuk melangkah ke Australia, gerak maju diarahkan langsung ke benua tersebut dan juga pangkalan Sekutu di Port Moresby (kini ibu kota Papua Nugini). Usaha tersebut digagalkan dalam Pertempuran Laut Koral.

Untuk melangkah ke AS, gerak maju diarahkan ke Midway, gugusan pulau yang terletak hampir di tengah garis San Francisco-Tokyo. Pertempuran Midway menggagalkannya.

Untuk melangkah ke India, gerak maju di arahkan ke Imphal dan Kohima. Kedua kota perbatasan Birma-India tersebut terdapat garnisun Sekutu. Setelah bertempur antara 8 Maret 1944 hingga 8 Juli, pasukan Jepang dapat dihalau ke Birma dan terus dikejar hingga perang usai.

Gerak maju menuju benua Amerika tertahan di Kepulauan Aleut, pasukan Sekutu menyerbu wilayah tersebut pada Mei 1943.

Gerak maju Sekutu yang banyak dihambat banyak pertempuran dahsyat, pelan-pelan mendesak atau memencilkan pasukan Jepang antara lain mengarah ke Indonesia. Pemerintah pendudukan merekrut warga dalam wadah organisasi militer semisal Peta, Gyu Gun dan Heiho. Peta dan Gyu Gun bertugas sebagai garnisun, Heiho adalah orang Indonesia yang berdinas dalam militer Jepang. Dengan demikian panglima Jepang bebas mengirim Heiho ke medan perang semisal Birma dan Halmahera. Kelak pribumi yang dilatih militer tersebut adalah cikal bakal tentara nasional.

Pada bulan Juli 1944 Kabinet Hideki Tojo diganti oleh Kabinet Kuniyaki Koiso, Koiso mengumumkan janji kemerdekaan kelak kemudian hari pada 7 September 1944 berdasar ketetapan dewan perang tertinggi bahwa Indonesia mungkin akan menjadi sekutu yang kuat jika diberi kemerdekaan dalam arti tidak lepas dari ikatan dengan kekaisaran. Sejak itu berangsur-angsur diberi izin mengibarkan bendera Merah Putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Jepang tidak sempat lagi memikirkan kemenangan, yang masih dapat dilaksanakan adalah menyiapkan kemerdekaan Indonesia untuk mencegah imperialisme Barat kembali.

Pemerintah mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia pada 1 Maret 1945. Menjelang perang usai Jepang memberi kepedulian lebih kepada kelompok jahili dengan cara lebih mempersiapkan untuk memegang kendali masa depan Indonesia. Hal tersebut menambah jengkel kelompok Islami walaupun tetap mendapat pengamanan.

Pada sidang-sidang dalam badan tersebut maupun penggantinya –Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia– terjadi perdebatan sengit antara kedua kelompok tersebut mengenai dasar negara Indonesia. Kelompok Islami ingin berlaku syari’at Islam karena mayoritas rakyat Indonesia adalah Muslim, tetapi kelompok jahili ingin gagasan yang lebih netral yaitu Pancasila karena masyarakat Indonesia majemuk. Istilah tersebut diperkenalkan oleh Soekarno dalam pidato 1 Juni 1945.

Pada 22 Juni 1945 dikenal rumusan Pancasila yang lazim disebut Piagam Jakarta yang merupakan hasil kompromi antara kedua kelompok tersebut. Sila kedua hingga kelima sama dengan rumusan Pancasila kini, adapun sila pertama adalah ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Juga terdapat ayat dalam rancangan konstitusi –kelak disebut Undang-undang Dasar 1945– berisi pernyataan: presiden adalah orang Indonesia dan beragama Islam.

Tetapi kelak perdebatan tersebut menjadi sia-sia, pada pengesahan UUD 1945 tanggal 18 Agustus 1945 kedua kalimat yang aspiratif bagi kaum Muslim tersebut dihapus. Sila pertama diganti dengan ketuhanan yang maha esa dan syarat presiden diganti presiden adalah orang Indonesia asli.

Penggantian tersebut memiliki kisah misterius hingga kini, konon menjelang sidang PPKI hari itu Hatta didatangi oleh seorang perwira Jepang. Perwira tersebut menyampaikan aspirasi dari beberapa tokoh yang mewakili bagian timur Indonesia. Pesan tersebut seperti ancaman terselubung yaitu jika kedua kalimat tersebut tidak dihilangkan maka beberapa daerah mayoritas non Muslim di bagian itu akan menolak menjadi bagian dari Republik Indonesia. Hatta mungkin berfikir bahwa dari pada daerah mereka kelak menjadi bagian dari imperialis Barat lebih baik memenuhi keinginan tersebut. Dia kemudian membujuk kelompok Islami untuk itu, dengan rasa berat mereka kemudian bersedia. Dalam waktu 24 jam berubahlah Indonesia yang Islami menjadi Indonesia yang jahili. Perubahan tersebut kelak berakibat mahal, dalam riwayat Indonesia merdeka terjadi beberapa peristiwa yang merugikan kaum Muslim semisal Revolusi Darul Islam (1949-1965), Tanjung Priok (1984), Lampung (1989) dan status daerah operasi militer di Aceh bernama Operasi Jaring Merah (1989-1998). Peristiwa tersebut hakikatnya adalah upaya pemerintah mengabaikan aspirasi kaum Muslim dengan kekerasan.

Janji untuk tetap dalam Republik jika keinginan tersebut dipenuhi agaknya tidak ditepati. Kasus Republik Maluku Selatan, Organisasi Papua Merdeka dan Forum Kedaulatan Maluku adalah contoh bahwa mereka lebih suka bergabung dengan imperialis Barat. Bahkan gerakan tersebut didukung oleh kelompok keagamaan non Muslim baik secara oknum maupun lembaga.

Keadaan Jepang makin terjepit karena Uni Soviet menyatakan perang pada 8 Agustus 1945 sekaligus menyerbu Manchuria. Walaupun partisipasi US adalah atas ajakan AS dan Inggris, namun mereka cemas jika Jepang jatuh kepada cengkeraman US. Peristiwa di Eropa Timur menjelaskan bahwa setiap wilayah yang direbut US pasti akan dikomuniskan, artinya menggantikan kediktatoran dengan kediktatroran. Hal tersebut jelas membahayakan demokrasi versi mereka.

AS berusaha supaya Jepang tidak menyerah kepada US dengan cara menjatuhkan bom atom di Hiroshima (6 Agustus 1945) dan Nagasaki (9 Agustus 1945). Usaha tersebut sukses, pada 15 Agustus 1945 Jepang menyerah dan upacara resmi dilaksanakan pada 2 September 1945 di Teluk Tokyo. AS melalui Jenderal Douglas MacArthur menerima penyerahan tersebut sebagai wakil Sekutu.

Walaupun pada Agustus Jepang telah menyerah, wilayah taklukannya masih luas termasuk Hindia Belanda. Karena itu berita kekalahan tersebut sempat ditanggapi dengan keraguan atau kebingungan. Syahrir mendapat berita tersebut dari radio gerilya dan menyebarkannya kepada para pemuda yang cenderung tidak sabar untuk menyatakan kemerdekaan. Tetapi tokoh yang relatif lebih tua yaitu Soekarno-Hatta cenderung berhati-hati, mereka sempat diundang ke markas besar tentara Jepang di Dalat dan mendapat penjelasan samar oleh Jenderal Hisaichi Terauchi bahwa perang akan berakhir. Agaknya tidak disebut soal kekalahan Jepang, hal tersebut yang membuat mereka menahan diri untuk tidak segera menyatakan kemerdekaan. Kekuasaan Jepang masih hadir, senjata masih mereka pegang.

Sikap tersebut jelas tidak disukai pemuda, setelah berdebat, dan disertai penculikan kedua tokoh tersebut, akhirnya disepakati bahwa pernyataan kemerdekaan –yang lebih dikenal dengan sebutan proklamasi– dilaksanakan pada 17 Agustus 1945 jam 10.00 di Jalan Pegangsaan Timur no. 56.

Peristiwa tersebut menjelaskan kepada kita bahwa selalu akan terjadi perselisihan antara kaum tua dengan kaum muda. Kaum tua menghendaki ketenangan berfikir dan kaum muda menghendaki kesigapan bertindak. Sekarang atau tidak pernah!

Aktivis lain yaitu Kartosoewirjo konon telah memproklamirkan kemerdekaan Indonesia berdasar Islam pada 14 Agustus 1945 namun dicabut kembali karena proklamasi tanggal 17 tersebut. Menurut Al-Chaidar dalam bukunya Pengantar Pemikiran Politik Proklamator NII, SM. Kartosoewirjo proklamasi Soekarno-Hatta adalah jiplakan proklamasi Kartosoewirjo. Cornelis van Dijk dalam bukunya Darul Islam: Sebuah Pemberontakan juga sedikit menyebut itu. Agaknya perlu penelitian ulang tentang itu selain berbagai kontroversi lain yang banyak menghiasi sejarah Indonesia. Beginilah nasib penyusunan sejarah suatu bangsa yang tidak berbudaya asli tulisan, banyak yang terputus atau hilang pada beberapa titik. Info disampaikan dengan lisan, maka hal tersebut memberi peluang bohong atau rekayasa pada sejarah. Di Indonesia, agaknya rezim Soeharto adalah yang paling sukses dalam hal ini
 
BAB III
REVOLUSI 1945

Istilah Revolusi (dalam bahasa Inggris: revolution), definisinya adalah perubahan suatu tatanan atau keadaan dalam kehidupan manusia –baik sebagai pelaku, penonton maupun penderita– yang mengganti keadaan sebelumnya menuju yang diharapkan (lebih baik) secara menyeluruh dan/atau cepat.

Mengingat revolusi hanya terjadi dalam kehidupan manusia, maka revolusi dapat mencakup segala bidang kehidupan manusia. Manusia adalah makhluk dinamis, ia cenderung bergerak atau berubah. Ada jenis perubahan lain yaitu evolusi yang dapat didefinisikan sebagai bentuk perubahan keadaan sebagian atau menyeluruh secara lambat. Perubahan jenis ini tidak hanya mencakup manusia tetapi juga semesta.

Secara garis besar, manusia telah melalui 3 tahap revolusi. Pertama, Revolusi Agraria, manusia berubah dari pemetik, pemburu atau pengumpul menjadi penanam dan peternak. Periode ini dimulai sekitar 10000-7000 sebelum Masehi. Kedua, Revolusi Industri, tenaga manusia dibebaskan dan diganti dengan tenaga mesin. Periode ini dimulai sekitar pertengahan abad ke-18. Ketiga, Revolusi Informatika, manusia mampu mengirim info dengan media elektronik menggantikan media kurir. Periode ini dimulai sekitar abad ke-20.

Revolusi yang menyentuh hidup manusia antara lain adalah bidang sosial. Revolusi 1945 di Indonesia adalah di bidang sosial semisal politik, militer dan hukum. Revolusi tersebut adalah periode rakyat Indonesia mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamirkan dari ancaman fihak asing dan anteknya, dalam hal ini adalah Jepang yang masih memiliki kekuasaan sambil menunggu kehadiran Sekutu, serta  Barat –dengan kedok sebagai anggota Sekutu– yang ingin memulihkan kekuasaan kolonialnya yang sempat terlepas akibat serbuan Jepang dalam Perang Dunia ke-2.

Orang cenderung menilai Revolusi 1945 adalah satu-satunya revolusi di Indonesia, ini terbukti jika orang umumnya menyebut revolusi Indonesia maka yang dimaksud adalah Revolusi 1945. Padahal Indonesia telah mengalami revolusi baik sebelum maupun sesudah 1945. Perang Paderi (1821-1837) di Minangkabau dan Perang Diponegoro (1825-1830) di Jawa pada pra 1945 layak disebut revolusi, demikian pula kudeta tahun 1965 yang menjatuhkan rezim Soekarno dan reformasi tahun 1998 yang menjatuhkan rezim Soeharto pada pasca 1945 juga layak dinilai demikian.

Revolusi 1945 mencakup empat periode. Periode pertama (17 Agustus 1945 – 28 September 1945), gerakan kemerdekaan Indonesia –lazim disebut Republik– terlibat konflik dengan Jepang yang telah menyerah kepada Sekutu namun diperintah untuk menjaga status quo hingga pasukan Sekutu tiba.

Periode kedua (29 September – 30 November 1946), Republik masih terlibat konflik dengan Jepang sekaligus dengan Sekutu yang terdiri dari Persemakmuran Inggris (Inggris, India, Gurkha dan Australia) serta Netherlands Indies Civil Administration yang terdiri dari Koninklijke Leger (pasukan dari orang Barat asli) dan Koninklijke Nederland Indische Leger (pasukan dari orang Barat, Indo dan pribumi) berikut para anteknya.

Periode ketiga (1 Desember 1946 – 27 Desember 1949), Republik terlibat konflik dengan NICA. Periode ini mencakup Agresi Militer ke-1 (21 Juli 1947 – 4 Agustus 1947) dan Agresi Militer ke-2 (19 Desember  1948 – 6 Januari 1949).

Periode keempat (28 Desember 1949 – 17 Agustus 1950), Republik terlibat konflik dengan KNIL dan para antek kolonial lainnya sekaligus memperluas dan memantapkan pengaruhnya ke seantero bekas Hindia Belanda ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembenahan Pemerintahan
Upacara proklamasi yang terbilang sederhana tersebut merupakan pesan yang jelas bahwa Indonesia merdeka praktis mulai dari nol. Saat itu sekitar 90 persen rakyat Indonesia buta huruf, banyak sarana produksi dan jaringan komunikasi serta transportasi menjadi langka karena rusak atau hilang akibat Perang Dunia ke-2. Akibat keterbatasan sarana komunikasi, upaya penyebar luasan berita proklamasi terbilang berat. Banyak daerah menerima berita tersebut terlambat beberapa hari. Akibat kekurangan tenaga intektual, berita penting tersebut sulit disikapi sebagaimana mestinya. Pada beberapa tempat, keterlambatan tersebut mahal harganya, karena pasukan Sekutu keburu hadir dan cepat mengambil alih wewenang dari Jepang. Gerakan Republik yang baru timbul terpaksa tenggelam lagi karena keburu ditumpas sebelum kuat.

Jepang juga merampas hasil bumi dan hak milik lainnya untuk proyek Perang Asia Timur Raya, bahkan rel dan besi tua diangkut untuk dilebur lagi menjadi peralatan perang. Beberapa bulan pasca perang bencana kurang sandang dan pangan masih menimpa rakyat, nyaris setiap hari jatuh korban.

Indonesia –mengingat wilayah luas, alam kaya dan letak strategis– mengalami penjajahan dalam arti yang sebenar-benarnya. Pengurasan dan penindasan menyebabkan keterbelakangan berupa kemiskinan dan kebodohan yang hingga kini belum lenyap, bahkan kelak cenderung terlestarikan oleh rezim bangsa sendiri yang tidak amanah terhadap kekuasaan. Bangsa asing maupun elit bangsa sendiri mengambil sebanyak mungkin sekaligus memberi sesedikit mungkin. Pada tahun 1930-an seorang ekonom bangsa Belanda menilai bahwa bangsa Indonesia menjadi bangsa kuli dan menjadi kuli di antara bangsa-bangsa.

Ketergantungan Belanda yang luar biasa terhadap jajahannya di Hindia Belanda membangkitkan nafsu besar untuk meraih wilayah yang sempat terlepas dalam Perang Pasifik. Kelak terbukti begitu pemerintahan Hindia Belanda dalam pengasingan terbentuk di Australia, langkah-langkah ke arah itu segera dilaksanakan. Belanda mengisi banyak markas Sekutu dengan orang-orang mereka, terlebih lagi SEAC di India/Sri Langka dan SWPA di Australia mengingat wewenang kedua organisasi komando Sekutu tersebut mencakup wilayah Hindia Belanda. 

Pasca Perang Dunia ke-2 berakibat Belanda miskin dan bantuan AS dalam bentuk Marshall Plan dinilai tidak cukup, Mooi Indie harus direbut kembali! Jika tidak, diyakini bakal terjadi apa yang telah menjadi pepatah terkenal yaitu Indie verloren, rampspoed geboren. Tidak pernah terfikir –minimal saat itu– bahwa mayoritas rakyat di wilayah tersebut menderita luar biasa akibat penjajahan. Sebagai akibat Belanda lari begitu saja terhadap serbuan Jepang dan membiarkan rakyat Indonesia tidak berdaya, cukup menjadi alasan bahwa kehadiran Belanda kembali tidak dapat dibenarkan.

Para tokoh Republik sungguh sadar dengan ambisi Belanda tersebut, mumpung mereka belum datang segera lekas meraih peluang sebanyak mungkin untuk menyebarkan dan memantapkan pengaruh ke seantero Hindia Belanda. Rapat PPKI pada 18 Agustus selain mensahkan UUD 1945 juga memilih Soekarno sebagai presiden dan Hatta sebagai wapres. Kabinet pertama terbentuk pada 29 Agustus 1945 dan untuk memenuhi aspirasi rakyat dibentuklah Komite Nasional Indonesia Pusat, semacam MPR/DPR. Pembentukan provinsi juga dilaksanakan pada periode antara kapitulasi Jepang dengan kehadiran Sekutu. Periode tersebut dikenal dengan istilah vacuum of power (kekosongan kekuasaan). Minimal di atas kertas, pembenahan di bidang sipil relatif lancar.

Ketika Republik membentuk provinsi maka perlu melantik gubernur, beberapa gubernur dapat melaksanakan tugas di posnya semisal Mr. Teuku Muhammad Hassan untuk Gubernur Sumatera. Tetapi ada pula yang terpaksa berada di pusat karena blokade Sekutu atau daerahnya telah dikuasai Sekutu semisal gubernur Kalimantan. Adapun GSSJ. Ratulangi, gubernur untuk Sulawesi ditangkap Belanda dan dibuang ke Irian. Akibatnya jelas, Republik lemah di kedua pulau tadi dan baru bangkit setelah Revolusi 1945 selesai.

Masalah yang mungkin paling sulit di antara semua langkah tersebut adalah membentuk angkatan bersenjata. Setelah kalah, Jepang melucuti senjata tentara binaannya untuk kelak diserahkan pada Sekutu. Hasrat warga beramai-ramai membentuk banyak organisasi bersenjata menampilkan masalah gawat: tentara tanpa senjata! Tiada cara lain selain mendatangi markas dan tangsi tentara Jepang dengan jumlah besar tetapi dengan senjata seadanya semisal golok, bambu runcing atau bahkan hanya berbekal batu! Konflik Republik dengan Jepang untuk mengambil alih apapun yang masih dikuasai Jepang mungkin tepat disebut dengan “Perang Pasifik Kecil” karena Perang Pasifik yang sesungguhnya telah berakhir dengan kekalahan Jepang terhadap Sekutu.

Gerakan ambil alih segala aset dari Jepang dilaksanakan berangsur-angsur mulai dari perorangan hingga keroyokan. Beberapa gedung didatangi dan ditempel dengan tulisan milik Republik, bendera Jepang diturunkan, atau dengan mengusir orang Jepang. Beberapa aset dapat diambil dengan mulus mengingat orang Jepang belum pulih dari kegalauan akibat kalah perang. Mereka cenderung berhimpun atau mengasingkan diri untuk menghindar atau bersiaga terhadap kemungkinan balas dendam rakyat Indonesia.

Perintah resmi dari Sekutu untuk menjaga status quo di Indonesia tiba pada September 1945. Sekutu melarang Jepang untuk menyerahkan apapun kepada Indonesia, apalagi senjata. Dengan perintah tersebut berangsur-angsur pasukan Jepang memulihkan diri untuk mempertahankan yang masih terpegang atau mengambil kembali apa yang sempat terlepas, walaupun umumnya mereka cenderung ingin lekas pulang. Pada tahap ini titik temu antara kepentingan Jepang dengan Republik sulit terwujud. Beberapa bentrokan fisik mulai terjadi semisal di Bandung, Semarang dan Surabaya. Setelah pertempuran sengit, garnisun Jepang bersenjata lengkap di Surabaya menyerah pada 1 Oktober. Di Semarang, aktivis Republik terlibat pertempuran sengit dengan pasukan Jepang 15-20 Oktober dengan korban tewas sekitar 2.500 orang. Pasukan Jepang di Bandung cukup sukses mempertahankan status quo hingga pasukan Sekutu tiba.

Sementara itu gerakan Republik menghadapi masalah lain di dalam barisan sendiri. Sejak muncul gerakan anti kolonial yang bersifat politik di zaman Belanda, ada tiga kelompok besar yang berideologi saling bertentangan yaitu nasionalis, agamis dan komunis, sebagaimana telah dijelaskan dalam bab I. Hal tersebut mempengaruhi masyarakat akar rumput yang menyusun kelompok bersenjata. Sedikit contoh antara lain Hizbullah dan Sabilillah yang dibentuk kelompok agamis serta Tentara Merah Indonesia yang dibentuk oleh kelompok komunis. Selain itu masih terdapat kelompok bersenjata swasta lain semisal Laskar Rakyat Jawa Barat, Bambu Runcing, Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi, Pemuda Indonesia Maluku dan Pesindo.

Pemerintah Republik berulang-ulang mencoba mengendalikan kelompok swasta tersebut namun relatif gagal. Pemerintah sendiri membentuk organisasi tentara nasional yang kelak disebut Tentara Nasional Indonesia setelah berulang-ulang ganti nama, organisasi tersebut diharap dapat menghimpun berbagai kelompok tentara swasta. Untuk itu pemerintah menempuh cara yang dinilai licik: tentara swasta dihimbau dan dihimpun dalam tentara negara, senjata yang tersebar luas diambil, mereka mengikuti berbagai ujian saringan. Siapa yang gagal lulus harus kembali ke masyarakat dan dalam prakteknya lebih banyak yang gagal. Sesungguhnya pemerintah lebih tertarik dengan senjatanya dari pada pemiliknya 

Langka senjata selain berakibat garnisun Jepang –dan kelak Sekutu– diserbu, juga di antara para aktivis Republik juga saling serbu.

Revolusi Sosial

Bentrokan dengan sesama pendukung kemerdekaan tidak hanya berkisar soal senjata atau aset lain, tetapi juga soal penempatan para pejabat dan aparat. Kemerdekaan memberi peluang bagi rakyat untuk mengganti pejabat dan aparat yang sesuai dengan aspirasi rakyat. Begitu diketahui bahwa kekuasaan asing runtuh maka para elit pribumi terancam bahaya karena menjadi target balas dendam bersama para (mantan) majikan asingnya. Kesibukan memanfaatkan peluang menata diri selama kekosongan kekuasaan berakibat pemerintah Republik tidak sempat menyimak aspirasi rakyat. Para mantan elit tersebut terkesan banyak dibiarkan tetap pada jabatannya dengan pertimbangan bahwa mereka telah berpengalaman, tentu saja rakyat bergolak karena mereka demikian lama menjadi korban kezaliman para elit pribumi yang dinilai sebagai antek penjajah. Kejengkelan rakyat makin bertambah setelah diketahui ada beberapa di antara elit tersebut bersiap-siap menyambut kembali kekuasaan Belanda. Pergolakan rakyat tersebut lazim disebut revolusi sosial.

Revolusi sosial pasca proklamasi terjadi antara lain di Aceh, bagian timur Sumatera, Banten dan pesisir utara Jawa Tengah. Para elit segera dipecat, bahkan dibunuh. Di Aceh pernah terjadi pembunuhan massal para elit pribumi yang disebut uleebalang, peristiwa tersebut lazim disebut Perang Cumbok karena berasal dari nama tokoh ningrat Teuku Daud Cumbok yang memimpin kelompok elit melawan gerakan kemerdekaan yang dipimpin ulama bernama Teungku Muhammad Daud Beureuh (1900-1987). Daud Beureuh adalah seorang ulama kharismatis pembentuk organisasi Persatuan Ulama Seluruh Aceh pada 1939. Kelak dia menjadi pemimpin Darul Islam untuk Aceh melawan Republik pasca dekolonisasi antara 1953-1962.

Di Sumatera Timur pembunuhan massal menimpa para sultan dan keluarganya, di antaranya seorang tokoh Pujangga Baru yaitu Amir Hamzah. Dia dibunuh pada Maret 1946. Diduga kelompok komunis berperan dalam kasus ini.

Di Banten, revolusi sosial berakibat banyak jabatan pemerintahan dipegang ulama. Berawal dari gerakan yang dipimpin seorang aktivis sejak kolonial yaitu Muhammad Manshur alias Ce Mamat. Dia pernah terlibat Revolusi 1926 yang gagal menumbangkan rezim kolonial dan berakibat banyak yang diasingkan ke kamp Boven Digoel di Irian.  Pada periode pendudukan Jepang dia mencoba pula berontak tapi keburu dicegah. Jaringan gerakannya cepat digulung oleh Kenpeitai dan dia mengalami perlakuan kejam selama ditahan. Pengalaman pahitnya terhadap rezim asing beserta anteknya mempertebal kebencian terhadap mereka. Ketika Jepang menyerah, dia kembali bergerak menumpas para pejabat dan aparat pribumi, yang sebagian telah bergabung dalam Republik. Ketika gerakannya semakin kasar, maka pemerintah Republik menumpasnya dan dia ditangkap serta dibawa ke Yogyakarta untuk proses hukum selanjutnya. Ulama kharismatis Kiyahi Haji Tubagus Ahmad Khathib dilantik menjadi residen Banten pada 2 September 1945. Pilihan ini boleh dibilang memenuhi aspirasi mayoritas rakyat Banten mengingat dia ulama  sekaligus ningrat dari Kesultanan Banten. Masyarakat Banten sangat menghormati ulama sekaligus terkenang dengan masa jaya kesultanan tersebut.

Di pesisir utara Jawa Tengah, revolusi sosial dikenal dengan Peristiwa Tiga Daerah karena bermula dari daerah segi tiga Brebes-Tegal-Pemalang. Tokohnya bernama Syakhyani alias Kutil, dia mengawali gerakannya di desa Talang, sebelah selatan Tegal. Beberapa elit pribumi maupun warga Barat sempat dibunuh. Gerakannya digagalkan ketika hendak mencoba merebut Pekalongan. Dia dihukum mati tahun 1951, ketika wilayah tersebut bergolak akibat gerakan Darul Islam pimpinan Amir Fatah Wijayakusumah.

Sikap pemerintah Republik tidak konsisten, revolusi sosial di pesisir utara Jawa Tengah memang ditumpas karena relatif mudah dijangkau tetapi di Aceh tidak. Republik perlu waktu lama memantapkan pengaruh di Aceh akibat keterbatasan komunikasi dan transportasi dengan wilayah paling ujung Nusantara tersebut. Gerakan revolusi sosial sudah kuat sehingga pemerintah membiarkan saja.

Para warga Barat, Indo dan Cina banyak pula menjadi korban revolusi sosial. Pada zaman kolonial Belanda warga Cina menjadi warga kelas tiga, satu tingkat di atas pribumi. Status sosial tersebut mereka manfaatkan, terkadang dengan cara merugikan pribumi. Belanda sengaja membuat kasta dalam hukum kewarganegaraan supaya sesama Timur terpecah belah. Tatanan kolonial cenderung memanjakan mereka yang membangkitkan kebencian pribumi. 

Perilaku sombong warga Barat dan Indo selepas dari derita dalam kamp interniran menambah daftar musuh rakyat. Para mantan tawanan tersebut bersikap menang dalam Perang Dunia ke-2 dengan menghina bangsa Indonesia. Terjadilah pembunuhan massal pula terhadap tiga golongan ini dan pemerintah Republik sulit mengendalikan keadaan. Ketika pasukan Persemakmuran Inggris tiba (dengan menyusupkan unsur-unsur kolonial Belanda yaitu NICA), pemerintah Republik berusaha membawa para mantan tawanan dan pasukan Jepang atau siapapun yang ingin perlindungan Sekutu keluar dari wilayah kekuasaan Republik. Maksudnya adalah dengan membantu Inggris –walau dengan berat hati– mengungsikan mereka maka tidak ada alasan bagi pasukan Persemakmuran Inggris untuk berlama-lama di Indonesia, karena mereka hanya sementara. Dengan demikian Republik hanya berhadapan dengan Belanda. Republik sesungguhnya sangat jengkel dengan perilaku Sekutu yang melecehkan bangsa Indonesia. Kerja sama dengan Inggris melaksanakan tugas pendudukan berdasar amanat Konferensi Potsdam diharap dapat memisahkan Inggris dengan Belanda sekaligus meraih simpati internasional. Agaknya kebijakan pemerintah tersebut sulit difahami oleh para pendukung kemerdekaan dari level akar rumput. Mereka cenderung ingin membunuh siapapun yang pernah zalim terhadap rakyat.

Kehadiran Sekutu

Kekuatan asing berikut yang harus dihadapi Republik adalah Sekutu. Ketika Jepang menyerah, wilayah Hindia Belanda masuk wewenang SEAC untuk melaksanakan tugas pendudukan pasca perang yaitu, pertama, melucuti senjata dan membawa pulang tentara Jepang. Kedua, melepas dan merawat para tawanan. Ketiga, menjaga keamanan untuk kelancaran tugas tersebut di atas. Keempat, mengusut kejahatan perang.

Laksamana Lord Louis Mountbatten berjuang keras membentuk pasukan pendudukan untuk Asia Tenggara, namun hanya mendapat tiga divisi atau sekitar 30.000 orang untuk Hindia Belanda seluas sekitar 1.900.000 kilometerpersegi, suatu jumlah yang dinilai tidak cukup. Kekurangan tersebut memaksa dia untuk meminta bantuan Australia, anggota Persemakmuran Inggris sekaligus Sekutu. Australia setuju dengan syarat pasukannya berada di bawah komando sendiri. Pasukan yang tergabung di bawah komando Inggris –dikenal dengan nama Allied Forces Netherlands East Indies– bertugas di Sumatera, Jawa dan sekitarnya, adapun pasukan Australia bertugas di wilayah Hindia Belanda selebihnya.

Istilah Netherlands East Indies jelas merupakan istilah yang belum atau tidak mengakui kehadiran Republik Indonesia karena belum tahu atau tidak mau tahu dengan negara baru tersebut. Walaupun mungkin mereka sudah tahu bahwa istilah Indonesia sudah ada, pertama kali diciptakan oleh pakar bahasa Adolf Bastian pada abad ke-19 dan dipopulerkan oleh aktivis kemerdekaan pada periode perlawanan politik sejak awal abad ke-20.

AFNEI dengan panglima Letnan Jenderal Sir Phillip Christison terdiri dari Divisi India ke-26, dipimpin Mayor Jenderal HM. Chambers untuk Sumatera dan pulau sekitarnya; Divisi India ke-23, dipimpin Mayor Jenderal DC. Hawthorn untuk Jawa dan pulau sekitarnya; Divisi India ke-5, dipimpin Mayor Jenderal EC. Mansergh untuk Jawa Timur sebagai bantuan terhadap unsur Divisi ke-23 yaitu Brigade ke-49 ketika mendapat masalah di Surabaya.

Sebagian besar unsur pasukan Persemakmuran Inggris dalam AFNEI berasal dari India dan Gurkha yang berdinas dalam Angkatan Darat India-Inggris, yang kelak merasa resah ketika diperintah melawan bangsa Indonesia. Terlebih prajurit India, negeri mereka juga dijajah Barat yaitu Inggris. Mereka relatif kurang antusias melawan sesama Asia, beberapa ada yang membangkang atau membelot karena menilai perjuangan bangsa Indonesia adalah perjuangan mereka pula. Tokoh kemerdekaan India yaitu Mahatma Gandhi dan Jawaharlal Nehru pernah menuntut izin pemerintah kolonial Inggris di India untuk mengawasi penugasan prajurit India, yang tentu saja ditolak.

Keresahan di dalam Sekutu tidak menyenangkan Belanda, Belanda pernah meminta Inggris untuk mengganti orang India/Gurkha dengan orang Afrika namun ditolak.

Belanda tidak mampu menaklukan Hindia Belanda sendirian, membonceng pasukan Persemakmuran Inggris adalah satu-satunya pilihan. Untuk itu, Belanda membuat perjanjian dengan Inggris yang dikenal dengan Civil Affairs Agreement pada 24 Agustus 1945 di Chequers. Intinya adalah bahwa Inggris, selain melaksanakan tugas pendudukan, bertindak atas nama Belanda memulihkan kekuasaan kolonial hingga hingga kedudukan Belanda kuat, pejabat dan aparat Belanda berada di bawah wewenang Inggris untuk nanti wewenang tersebut diserahkan kepada Belanda. Perjanjian tersebut kelak menjadi sumber sengketa dengan Republik.

Perjanjian tersebut dibuat dengan anggapan bahwa Indonesia akan menerima kembali kehadiran Belanda. Belanda sadar ada Republik tetapi cenderung meremehkan sebagai gerakan ciptaan Jepang yang sedikit didukung rakyat. Inggris untuk beberapa waktu menerima anggapan tersebut.

Usaha Belanda menyusup ke bekas jajahannya dilaksanakan sejak Perang Pasifik masih berkobar. Beberapa orang Belanda bekerja dalam Allied Inteligent Bureau, organisasi spionase Sekutu langsung di bawah MacArthur antara lain Kolonel Simon H. Spoor. Kelak Spoor menjadi panglima Belanda di Indonesia dengan pangkat Letnan Jenderal pada 1946.

Beberapa kesatuan kecil Inggris-Belanda menyusup di Sumatera Utara pada Juni 1945, mereka kemudian diperkuat oleh kesatuan pimpinan Letnan Satu Raymond Paul Pierre Westerling pada September. Kelak Westerling dikenal dengan Peristiwa Sulawesi Selatan (1946-1947) dan Peristiwa APRA (1950).

Berangsur-angsur Belanda mengirim pasukan yang tersebar di beberapa negara ke Hindia Belanda, banyak di antara mereka berpengalaman dalam Perang Dunia ke-2 selain dari rekrutan baru. Di Hindia Belanda para mantan KNIL atau warga Barat dan Indo mantan tawanan juga dilatih dan dipersenjatai oleh Sekutu.

Kehadiran Sekutu semula disambut ramah oleh Republik namun lekas berubah jadi kemarahan karena Sekutu punya misi sampingan yaitu memulihkan kekuasaan kolonial. Untuk meredam kemarahan Republik, Sekutu membuat maklumat pada 1 Oktober yang mengakui de facto Republik. Sekutu terpaksa mengakui bahwa suatu pemerintahan –walaupun masih sederhana– telah hadir di Hindia Belanda dan harus diajak bekerja sama. Selain dituntut keadaan untuk kerja sama, Mountbatten minta para tokoh Belanda dan Republik berunding.

Belanda mencoba memperbaharui bentuk hubungan dengan jajahannya. Khusus Hindia Belanda, pidato Ratu Wilhelmina pada 7 Desember 1942 berisi niat untuk memperbaiki nasib Hindia Belanda. Namun apa yang tersirat dalam janji ratu tersebut tidak jelas apakah memberi kemerdekaan, yang pasti Belanda menginginkan Hindia Belanda untuk memulihkan diri yang menderita akibat Perang Dunia ke-2.

Sekutu memiliki kendala melaksanakan Perjanjian Chequers, karena sebagian besar kamp interniran berada di wilayah pedalaman, tegasnya wilayah yang  masih dikuasai Republik. Sikap provokatif dapat membangkitkan kemarahan yang menjadikan penghuni kamp tawanan sebagai korban, sebelum Sekutu hadir mereka memang menjadi korban. Inggris sedapat mungkin menahan diri, termasuk mengendalikan provokasi Belanda, mereka mencoba memaksakan pelaksanaan perjanjian tersebut di atas sedikit demi sedikit sambil menguji seberapakah kekuatan Republik. Taktik berunding sambil bertempur dipilih untuk mengatur nafas menyusun kekuatan.

Walaupun Mountbatten minta kedua fihak berunding, setiap fihak agaknya memiliki keberatan sendiri-sendiri. Publik Belanda menolak berunding dengan duet Soekarno-Hatta karena dinilai sebagai antek Jepang, publik Indonesia (terutama kaum muda) lebih suka berperang dari pada berunding karena perundingan dinilai hanya siasat belaka kolonial memperkuat diri. Siasat tersebut pernah dilaksanakan Belanda pada pra 1945.

Karena desakan Inggris, Belanda sudi berunding tetapi dengan tokoh yang dinilai bersih dari tuduhan antek Jepang. Republik cepat memahami maksudnya dengan cara mengajukan Sutan Syahrir, dia dilantik menjadi Perdana Menteri pada 14 Novmber 1945 dan Kabinet Syahrir berfungsi hingga menjelang Agresi ke-1. Pembentukan kabinet parlementer lebih bersifat taktis untuk menunjukkan bahwa Indonesia berasas demokrasi, mirip dengan model pemerintahan Inggris dan Belanda. Sesungguhnya kabinet parlementer bertentangan dengan UUD 1945. Kelak model demikian berakibat Indonesia tidak stabil: kabinet bangun jatuh sering dalam hitungan bulan, sehingga program pemerintah sangat sulit berlangsung.

Adapun Belanda diwakili Letnan Gubernur Jenderal Hubertus Johannes van Mook, dia lahir di Indonesia dan mengabdi rezim kolonial. Ketika Perang Pasifik berkobar dia lolos ke Australia bersama beberapa tokoh kolonial antara lain CHO. Van der Plas, mantan gubernur Jawa Timur. Van der Plas adalah pakar Islam, fasih berbahasa Indonesia dan Arab sehingga mampu bergaul dengan para ulama. Dia kembali ke Indonesia pada September 1945 sebagai kepala NICA.

Van Mook sadar, bahwa hubungan Belanda-Hindia Belanda/Indonesia tidak mungkin persis sama dengan pra 1945. Dia mungkin menangkap hasrat anti kolonial yang makin bergolak di Asia-Afrika, namun dia menilai bahwa ada beberapa kepentingan Belanda yang masih diselamatkan –yang pasti ekonomi– asal disikapi dengan cermat.

Sutan Syahrir, lawan mainnya, berusaha meyakinkan siapapun bahwa Republik adalah suatu fakta yang tak dapat dibantah. Dia bersedia berunding tetapi atas dasar pengakuan Indonesia merdeka. Dia berusaha mendapat simpati internasional terutama AS, yang terombang-ambing antara mengakui hak rakyat jajahan menentukan nasib sendiri atau mengikuti kehendak negara kolonial demi terbentuk front menghadapi Uni Soviet yang giat menyebarkan faham komunis di wilayah yang direbut dari Jerman dan Jepang.

Pada tahun 1945 keadaan boleh dibilang menguntungkan Belanda, ambisi kolonialnya jelas mendapat dukungan negara-negara besar yaitu AS, Inggris dan Perancis. Mereka menghargai keikutsertaan Belanda dalam Perang Dunia ke-2 sebagai anggota Sekutu melawan Poros, menanggung resiko sebagai anggota Sekutu dengan penindasan oleh Jerman selama lima tahun dan kehilangan jajahannya karena direbut Jepang, serta ada semacam solidaritas sesama Barat. Belanda mendapat bantuan politik, ekonomi dan militer dari Persemakmuran Inggris dan AS, jika kita menyaksikan perlengkapan militer Belanda semasa Revolusi 1945 di museum maka dapat diketahui bahwa sebagian besar adalah buatan AS dan Inggris. Belanda juga negara yang telah merdeka jauh lebih lama dari pada Indonesia, tentu mereka telah memiliki tatanan yang rapi dan mantap semisal memiliki perangkat negara yang telah berfungsi lama. Adapun Indonesia hanya mendapat simpati dari sesama rakyat jajahan atau negara berkembang, juga memiliki perangkat negara yang masih sederhana dan tertib administrasi yang mungkin belum mapan.

Pasukan Sekutu tiba antara lain di Pekanbaru, Medan, Padang, Palembang, Jakarta, Semarang, Surabaya, Pontianak, Banjarmasin, Makassar, Manado, Singaraja, Ambon dan Kupang. Dari Padang bergerak ke Bukittinggi, dari Jakarta bergerak ke Bogor dan Bandung serta dari Semarang ke Magelang.

Pasukan Australia tidak mendapat hambatan serius menduduki wilayah yang dimaksud. Sejak Perang Pasifik, Australia telah menempatkan wilayah tersebut sebagai wilayah operasi. Bahkan Kalimantan Timur, Maluku Utara dan pesisir utara Irian telah dikuasai sebelum perang usai, bersama pasukan AS. Ketika usai perang, mereka hadir di wilayah yang luas sekaligus sedikit penduduknya, gerakan Republik relatif lemah sehingga berangsur-angsur hilang, walaupun pertempuran sengit sempat berkobar antara lain di Pontianak, Balikpapan, Tarakan, Banjarmasin dan Makassar. Pada awal 1946 banyak kesatuan Australia dapat diganti oleh kesatuan Belanda.

Sejak awal revolusi nyatalah bahwa Republik kuat di Sumatera dan Jawa. Inggris mendapat kesulitan memulihkan kekuasaan kolonial Belanda. Sekutu mendapat pelajaran mahal dalam melaksanakan niatnya di Surabaya, kota terbesar setelah Jakarta. Untuk merebut kota itu –yang diperkirakan dapat direbut dalam tiga hari– Sekutu ternyata perlu waktu sekitar tiga minggu pertempuran dahsyat dengan korban sekitar 20.000 orang.

Inggris sempat marah kepada Belanda karena info yang tidak akurat, Belanda memberi tahu bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang paling lembut di dunia. Info yang berdasar pada ketidaktahuan Belanda akibat ketertutupan arus info tentang Indonesia selama Perang Pasifik. Jepang terbilang sukses menggembleng bangsa Indonesia dalam mobilisasi gerakan anti imperialisme Barat, sehingga yang dijumpai oleh Sekutu bukan bangsa lemah lembut tetapi bangsa yang garang siap tempur. Perlawanan aktivis Republik meyakinkan Inggris tentang perlunya perundingan Republik-Belanda untuk mengurangi korban, Inggris memberi tahu Belanda bahwa mereka kurang bergairah membantu Belanda untuk menaklukan gerakan Republik. Pasukan Persemakmuran Inggris akan melakukan penarikan diri terakhir pada 30 November 1946. Van Mook memperkirakan minimal perlu 75.000 prajurit untuk memulihkan keadaan pra 8 Maret 1942 dan pemerintah sulit memenuhi kebutuhan tersebut dalam waktu 1 tahun. Ketika pasukan terakhir Persemakmuran Inggris pergi, jumlah pasukan Belanda sekitar 55.000 orang.

Perundingan pertama Republik-Sekutu (termasuk Belanda) berlangsung di Jakarta pada 17 November 1945. Republik dipimpin oleh Perdana Menteri Sutan Syahrir, Inggris dipimpin oleh Letnan Jenderal Sir Phillip Christison, dan Belanda diwakili oleh Van Mook. Perundingan tersebut boleh dibilang hanya meninjau pendirian masing-masing. Belanda masih bertahan pada pendirian menurut pidato Wilhelmina pada 1942 yang intinya memberi status dominion kepada Hindia Belanda dalam lingkup Kerajaan Belanda, hal tersebut ditolak oleh Republik yang menuntut merdeka 100 persen. Konsesi Republik adalah bersedia bekerja sama walau dalam bentuk unie untuk sementara, dengan di bawah ratu sebagai lambang.

Sementara pertempuran masih berlangsung di sana-sini, Belanda mengundang Republik berunding di Hoge Veluwe pada April 1946. Setelah berunding beberapa hari masih menemui jalan buntu karena Belanda menawarkan kemerdekaan hanya untuk Jawa dan Madura, jelaslah bahwa Belanda belum rela melepas jajahannya yang telah berlangsung sekitar 350 tahun.

Ketika itu di dalam barisan Republik makin jelas terdapat perbedaan pendapat tentang cara perjuangan, ada yang menghendaki perjuangan dilaksanakan dengan bertempur dan ada yang ingin dengan berunding. Perbedaan lain adalah ideologi organisasi semisal nasionalis, agamis, komunis dan etnis yang semuanya menuntut peran layak.

Belanda mengusulkan bentuk federal, mengacu pada fakta bahwa Republik menguasai sebagian besar Sumatera, Jawa dan Madura. Adapun Belanda menguasai Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Sunda Kecil dan Irian Barat. Belanda berniat bahwa Republik, Belanda dan negara bagian ciptaan Belanda bersama mewujudkan Negara Indonesia Serikat pada 1 Januari 1949.

Kendala usul ini adalah bahwa masing-masing fihak bertujuan lain, Belanda berharap mendapat pengaruh lebih besar dalam negara tersebut karena menguasai sebagian besar Nusantara. Adapun Republik optimis tidak menemukan halangan menguasai federasi karena menguasai wilayah terkuat dan terkaya.

Di sela-sela pertempuran, upaya gencatan senjata sebagai titik awal kerja sama terus dilaksanakan. Pada beberapa tempat gencatan senjata terlaksana tetapi rapuh, karena pasukan Belanda giat memanaskan suasana. Ini meyakinkan sebagian orang bahwa perundingan adalah mubazir.

Soekarno-Hatta berusaha keras meyakinkan pendukungnya bahwa suatu penyelesaian melalui politik adalah perlu untuk mengurangi korban sekaligus meraih simpati internasional, perjuangan perlu dilaksanakan bukan hanya dengan satu cara. Walaupun tidak dapat berunding, mereka masih mampu menterjemahkan hasil perundingan sehingga sebagian besar rakyat relatif memahaminya.

Tanpa mengajak Republik ikut serta, Belanda melaksanakan Konferensi Denpassar pada Desember 1946 yang menghasilkan Negara Indonesia Timur. Maksudnya jelas, dengan memperbanyak negara bagian maka posisi Republik dalam NIS akan terjepit.

Untuk memastikan bahwa usaha tersebut berjalan mulus, Belanda menumpas setiap gerakan Republik di wilayah tersebut. Di Bali, perlawanan serius terakhir terjadi pada November 1946 dengan gugurnya I Gusti Ngurah Rai. Di Sulawesi, pasukan elit Korps Speciale Troepen pimpinan Kapten Westerling melaksanakan gerakan pembersihan kejam pada 11 Desember 1946 – 25 Maret 1947 yang berakibat korban tewas minimal sekitar 3.000 orang.

Ketika Perjanjian Linggajati diteken pada 25 Maret 1947 sebagai hasil susah payah perundingan berbulan-bulan, praktis perjanjian tersebut tidak berlaku. Belanda melaksanakan blokade ketat dengan menangkap kapal-kapal asing yang menuju wilayah Republik. Di Sumatera dan Jawa, pasukan berangsur-angsur ditambah sehingga ketika agresi dimulai telah berjumlah sekitar 150.000 orang.

Agresi

Menyimak gelagat Belanda yang lebih siap perang dari pada siap damai, muncul pergolakan dalam tubuh Republik. Syahrir karena ingin menghindari perang, menerima beberapa butir usul Belanda yang dinilai bahkan oleh pendukungnya sendiri melecehkan martabat. Perlawanan keras di parlemen berakibat kabinetnya jatuh dan diganti oleh Kabinet Amir Syarifuddin.

Ketika serah terima belum lama terjadi, pada 21 Juli 1947 pasukan Belanda bergerak besar-besaran menembus wilayah Republik yang dikenal juga dengan Politioneel Actie-1. Belanda menggunakan istilah tersebut untuk menunjukkan bahwa tidak ada perang di Hindia Belanda, tetapi tindakan polisi melawan penjahat atau paling banter pemberontak yang disebut extrimisten en bandieten. Belanda berusaha keras menciptakan kesan bahwa konflik Belanda-Republik adalah urusan dalam negeri dan bukan perang negara lawan negara untuk mencegah internasional ikut campur.

Pasukan Belanda bergerak dari Medan, Padang, Palembang, Jakarta, Bogor, Bandung, Semarang dan Surabaya. Sumatera digempur dengan tiga brigade dan Jawa dengan tiga divisi serta satu brigade. Mereka bergerak menuju sasaran ekonomis semisal perkebunan, pergudangan, pelabuhan dan pertambangan. Nama gerakan tersebut dikenal dengan nama Operasi Produk, nama tersebut jelas menunjukkan motif Belanda adalah ekonomi. Belanda telah mengeluarkan biaya USD 1.000.000 per hari untuk petualangan kolonialnya namun belum mendapat sepeserpun dari (bekas) jajahannya. Propaganda aksi kepolisian terhadap penjahat adalah untuk menciptakan kesan bahwa serbuan ke wilayah Republik bukan untuk merebut sesuatu tetapi (sekadar) operasi pemulihan keamanan.

Republik berusaha keras menunjukkan bahwa konflik tersebut adalah negara lawan negara. Perjanjian Linggajati jelas mengakui secara de facto Republik atas Sumatera, Jawa dan Madura. Perjanjian tersebut mungkin merupakan dasar pengakuan Republik oleh Belanda, dan tentu internasional. Republik mungkin sedikit lega, perjanjian tersebut mengundang pengakuan dari AS dan Inggris, dua negara yang condong pro Belanda. Republik menyebutnya agresi militer. Syahrir ditugaskan sebagai duta keliling untuk meraih simpati. Usaha tersebut sukses, Australia dan India minta PBB untuk memasukkan konflik Belanda-Republik dalam sidang umum. Resolusi tersebut konon adalah yang pertama dalam riwayat PBB yang ketika itu masih balita. Ketika kedua fihak yang berkonflik berusaha menahan diri, hasilnya dinilai sebagai kemenangan perdamaian internasional.

Belanda kalah diplomasi tetapi unggul dalam agresi. Boleh dibilang target serbuan telah terjangkau. Pasukan Republik praktis lebih banyak mundur dari pada bertempur sambil merusak aset, yang lazim disebut bumi hangus. Inilah penampilan pasukan Republik yang masih setia melekat hingga kini: lebih mahir melawan warga dari pada tentara asing. Artinya jelas: lebih banyak bunuh warga dari pada tentara asing!

Perang Kilat (blitzkrieg) Belanda berakibat pasukan Republik tercerai-berai dan terkurung dalam wilayah pendudukan. Untuk tetap bertahan sekaligus menjaga citra sebagai pembela bangsa dan negara, pasukan Republik melaksanakan perang gerilya dengan ciri khas taktik hit and run. Perang model demikian konon berasal dari bangsa Hun, bangsa primitif dari Asia Tengah ketika melawan pasukan Romawi pada abad 4-5. Perang tersebut bukan untuk mengusir musuh tetapi mengganggu musuh.

PBB membentuk Komisi Jasa Baik dengan memilih wakil dari tiga negara yaitu Paul van Zeeland dari Belgia, Richard Kirby dari Australia dan Frank Graham dari AS. Republik memilih Australia, Belanda memilih Belgia dan keduanya memilih AS.

AS menanggapi dengan menyediakan fasilitas perundingan di kapal USS Renville yang berlabuh di Tanjung Priok. Kelak dari nama kapal ini lahir perjanjian yang disebut Perjanjian Renville. Secara menyeluruh perjanjian tersebut tidak memuaskan kedua fihak. Republik harus melepas wilayah yang direbut Belanda dengan cara menarik pasukan dari wilayah pendudukan. Belanda menilai bahwa kantong-kantong gerilya menghambat usaha menguasai secara penuh apa yang telah diraih. Masa depan penduduk di Hindia Belanda akan ditentukan lewat plebisit untuk memilih apakah penduduk memilih Republik atau Belanda. Perjanjian tersebut makin mengurangi wilayah Republik walau eksistensi tetap ada.

Belanda tidak puas karena perjanjian tersebut menghambat ambisi merebut Yogyakarta –ibukota Republik Indonesia (1946-1949)– untuk mengganti pemerintahan Indonesia yang nakal menjadi patuh. Perjanjian tersebut juga menghambat niatnya untuk membentuk Uni Indonesia-Belanda.

Dalam tubuh Republik terjadi kegoncangan, Kabinet Amir Syarifudin jatuh dan diganti oleh Kabinet Hatta. Amir meneken perjanjian tersebut – walau merugikan Republik– untuk menghindari perang yang panjang dan kejam. Janji Graham untuk tetap mempertahankan eksistensi Republik adalah harapan satu-satunya.

Pengosongan kantong gerilya menguntungkan Belanda, berbondong-bondong pasukan Republik keluar dari wilayah pendudukan menuju wilayah Republik yang makin susut, sehingga menampilkan masalah serba kekurangan. Ribuan aktivis Republik tersebut tentu harus disediakan makan dan tempat. Hidup berjubel-jubel tersebut kelak menampilkan gesekan dan bentrokan sesama aktivis yang memuncak dengan Madiun Affair pada 18 September 1948.

Jenderal Soedirman sesungguhnya keberatan dengan perjanjian tersebut, namun di lain segi dia sadar bahwa doorstot naar Jogja tidak dapat dicegah. Karena itu peluang yang tersisa dari Perjanjian Renville bagi tentara adalah menggunakan periode gencatan senjata untuk menata ulang diri. Mengubah tentara yang gemuk dan lamban menjadi langsing dan gesit. Program tersebut dikenal dengan rasionalisasi dan reorganisasi.

Ketika program tersebut dimulai, ada sekitar 700.000 prajurit gabungan negara dan swasta. Pemerintah ingin mengurangi, berarti akan banyak orang yang harus dikembalikan ke masyarakat.

Di antara mereka banyak yang sudah bertempur sejak awal revolusi, program tersebut dinilai melupakan jasa mereka dengan menyingkirkan mereka dari angkatan bersenjata. Mereka yang tidak puas kelak ada yang tergoda oleh komunis untuk berontak di Madiun.

Ada pula aktivis Republik yang bertahan di wilayah pendudukan dan terus bergerilya. Di antara mereka yang menonjol adalah Hizbullah dan Sabilillah di Jawa Barat. Mereka sukses memanfaatkan kejengkelan rakyat karena merasa dilalaikan pemerintah dengan menyerahkan kampung halamannya kepada Belanda akibat Renville. Kelompok ini dipimpin oleh Kartosoewirjo, tokoh agamis yang telah disebut dalam bab sebelumnya. Dia tak mendapat kesulitan meraih simpati karena telah menetap di Jawa Barat sejak 1929, keteguhannya memegang prinsip dan kehidupan sederhana bagai shufiy dibanding beberapa tokoh lain membuat disukai jelata, yang merupakan mayoritas penduduk negeri ini.

Pelan tapi pasti dia dengan aktivis yang sefaham melangkah menuju negara Indonesia alternatif yang bercorak Islami. Gerakan menuju negara idealnya dikenal dengan Darul Islam dan nama negara tersebut adalah Negara Islam Indonesia. Revolusi DI berlangsung antara 1949-1965 mencakup Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku dan Nusa Tenggara. Gerakan ini dinilai oleh banyak orang sebagai pemberontakan terbesar, dalam arti terlama dan terluas, pasca proklamasi. Proklamasi NII dilaksanakan pada 7 Agustus 1949.

Sementara itu, kelompok yang tidak puas dengan kebijakan rasionalisasi dan reorganisasi tersebut berangsur-angsur menghimpun diri dalam front yang dibentuk oleh komunis. Kehadiran Muso dari pengasingan di Uni Soviet setelah Revolusi 1926 gagal menambah perpecahan dalam Republik. Terjadi serangkaian pemogokan buruh, penculikan dan tembak menembak.

Pemerintah Soekarno-Hatta menetapkan beberapa daerah di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur berstatus darurat militer. Kolonel Gatot Soebroto dilantik menjadi gubernur militer. Dari Madiun, duet Amir-Muso menghasut rakyat dengan tuduhan bahwa Soekarno-Hatta antek Jepang dan imperialis Barat.

Madiun Affair dimulai dengan proklamasi Negara Soviet Madiun dan dijawab dengan pidato Soekarno: “… pilih Muso-Amir atau Sokarno-Hatta, yang insya Allah akan berupaya membawa Indonesia tidak akan dijajah lagi oleh siapapun…” sambil menggerakkan pasukan menyerbu Madiun. Pemerintah agaknya sigap memahami suasana dunia pasca Perang Dunia ke-2, dunia minimal terbagi dua kelompok yaitu blok komunis dan non komunis. Periode tersebut dikenal dengan sebutan Perang Dingin (1945-91).

Duet Soekarno-Hatta sangat perlu dukungan PBB, untuk itu pemerintah Republik harus memiliki corak anti komunis yang jelas. Walaupun sedapat mungkin politik luar negeri Republik bebas dan aktif dalam arti tidak masuk blok yang dipimpin AS, namun terjerumus dalam blok komunis jelas lebih berbahaya. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang masih menilai agama atau perkara ruhani lainnya adalah sangat penting dalam hidup dan mati, sejauh yang diketahui umum faham komunis menempatkan agama sebagai kurang penting, kalau tak boleh dibilang dibenci.

Kecemasan atau kebencian terhadap komunisme terutama terdapat pada kaum Muslim, yang nota bene mayoritas di Indonesia. Kaum Muslim pernah punya pengalaman pahit ketika komunis menyusup dalam parpol yang sempat menjadi terbesar pada sekitar awal abad ke-20, yaitu Partai Syarikat Islam Indonesia. Penyusupan tersebut berakibat penggembosan partai secara besar-besaran yang kelak melahirkan PKI. Artinya jelas, kehadiran komunisme sejak awal di Indonesia adalah musuh kaum Muslim.

Pemberontakan PKI 1948 bertahan hingga Desember 1948 dengan korban besar, umumnya ulama, santri, pejabat serta siapapun yang dinilai sebagai lawan. Mereka dibunuh dengan waktu dan tempat yang berbeda, bahkan dalam gerak mundur pun PKI sempat membunuh massal.

Pasukan yang pro Soekarno-Hatta membalas dendam tak kalah kejam, hukuman mati massal terhadap pemberontak juga dilaksanakan. Muso tewas dalam suatu pertempuran dan Amir tertangkap serta dihukum mati.

Dampak pemberontakan tersebut adalah kekuatan Republik makin terkuras namun sekaligus merupakan blessing in disguise. Di dunia non komunis citra Soekarno-Hatta melonjak tinggi karena menang walau tiada bantuan asing. AS menilai bahwa Republik mungkin menjadi sekutu kuat melawan komunis ketika Perancis di Indocina dan Chiang Kai-shek di Cina kerepotan melawan komunis. Kelak terbukti Perancis dan Chiang kalah padahal AS membantu besar-besaran.

Belanda menilai bahwa pemberontakan tersebut adalah peluang bagus untuk melaksanakan perhitungan terakhir dengan Republik, sikap AS yang perlahan berubah kurang disimak. Pengganti van Mook yaitu Louis Beel menyerahkan masalah kepada tentara ketika jelas bahwa sebagian butir usulan Belanda ditolak oleh Hatta dalam perundingan di Kaliurang. Belanda memang lebih serius berperang jika niat meraih kembali jajahannya tidak sukses dengan cara damai, mengingat ekonominya yang parah.

Ekonomi parah sesungguhnya adalah kesalahan Belanda sendiri, bantuan Marshall Plan yang sesungguhnya untuk pemulihan ekonomi diselewengkan untuk militer. Konon, biaya petualangan di Indonesia nyaris sama besar dengan jumlah bantuan tersebut.

Pada 19 Desember 1948 kembali digelar serbuan besar-besaran ke wilayah Republik. Yogyakarta sukses direbut secara kilat, menangkap presiden, wapres serta beberapa anggota kabinet. Namun panglima besar lolos dan presiden sempat memberi mandat kepada Syafrudin Prawiranegara untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia di Sumatera serta LN. Palar untuk membentuk pemerintahan dalam pengasingan di India jika usaha pembentukan PDRI gagal.

Walaupun PDRI dinilai oleh dunia internasional sebagai lambang kelangsungan hidup Republik, namun yang tersisa praktis hanya tentara dan warga. Aktivis Republik mulai lagi perang gerilya yang berakibat Belanda gagal menguasai wilayah pendudukan secara penuh.

Nasib Revolusi 1945 agaknya lebih ditentukan oleh simpati internasional. Solidaritas Asia-Afrika memaksa AS untuk lebih memihak Republik, dan hal tersebut ditanggapi walau AS tidak bersedia sepenuhnya meninggalkan Belanda. AS berniat bahwa Republik dan Belanda perlu dirangkul sekaligus untuk membentuk front anti komunis. Caranya memaksa kedua fihak kembali berunding yang menuju pada pengakuan kemerdekaan Indonesia (minus Irian Barat) dan bantuan dalam Marshall Plan kepada Belanda. 

Setelah perundingan berbelit-belit disertai pertempuran sana-sini akhirnya tercapai persetujuan Roem-Roijen (April-Mei 1949), Konferensi Inter Indonesia (Juli 1949), akhirnya menuju Konferensi Meja Bundar (23 Agustus – 2 November 1949), untuk kesekian kalinya menampilkan rasa tak puas pada kedua fihak. Pengakuan kemerdekaan minus Irian Barat, pembentukan Republik Indonesia Serikat yang terdiri dari Republik dan negara-negara bagian ciptaan Belanda, Uni Indonesia-Belanda yang mengurangi makna kemerdekaan, penundaan penyelesaian status Irian Barat, menanggung hutang-hutang Hindia Belanda yang mencakup biaya Belanda menumpas revolusi, diiringi janji kepada Republik dengan bantuan ekonomi tapi kelak terbukti kosong dan pengakuan kepentingan ekonomi Belanda, adalah contoh sumber ketidakpuasan Republik. Adapun Belanda merasa berat harus melepas surga tropis Hindia Belanda dan diperlakukan sederajat dengan pribumi jika masih ingin mukim di Indonesia. Pasukan KL harus ditarik dari Indonesia dan KNIL harus dibubarkan.

Umur RIS tidak panjang, demonstrasi di beberapa tempat menuntut pembubaran negara bagian agaknya memenuhi harapan kelompok unitaris, walau kelak terbukti sempat berdarah-darah. Pada 17 Agustus 1950 RIS kembali menjadi RI yang sangat menjengkelkan Belanda karena dinilai melanggar KMB. Kejengkelan tersebut kelak diwujudkan antara lain dengan penyelesaian status Irian Barat yang berkepanjangan dan membiarkan beberapa warga Belanda membantu berbagai pergolakan di Indonesia.

Perjanjian KMB menyajikan tafsiran berbeda antara Belanda dengan Indonesia hingga kini. Republik berpendapat bahwa kemerdekaan Indonesia adalah Proklamasi 17 Agustus 1945 tetapi Belanda berpendapat dimulai oleh Penyerahan Kedaulatan 27 Desember 1949. Bagi Republik apa yang disebut penyerahan kedaulatan adalah kurang tepat karena Indonesia telah berdaulat sejak proklamasi, yang dinilai lebih tepat adalah pengakuan kedaulatan. Istilah tersebut mengandung makna bahwa Belanda mengakui kedaulatan Indonesia, yang telah ada sejak 1945.

Mengenai pilihan antara federal atau tidak, menolak federal saat itu mungkin pilihan yang tepat mengingat maksud Belanda ingin memelihara perpecahan. Pengaruh Belanda relatif kuat ketika itu karena beberapa kepentingannya, terutama ekonomi, masih terasa dan diakui selama Perjanjian KMB berlaku. Tetapi setelah pengaruh Belanda relatif berkurang karena perjanjian tersebut diputus secara sefihak oleh Republik pada 1956, agaknya wacana federal layak dihidupkan kembali mengingat konsep tersebut memberi peluang pada daerah untuk lebih mengatur diri sendiri namun tetap dalam lingkup negara Indonesia. 

Seiring perjalanan waktu, nyatalah bahwa konsep negara kesatuan yang nota bene bersifat sentralistis praktis menyumbat aspirasi daerah. Dominasi suku Jawa dalam bidang politik, terutama pada periode rezim Soeharto, menjadikan daerah sebagai sapi perah atau provinsi taklukan pusat (Jakarta atau Jawa). Memang, budaya Jawa memihak konsep sentralistis mengingat memiliki faham bahwa kekuasaan bersifat mutlak karena memiliki sifat keramat, sakti atau angker, berdasar wahyu cokroningrat dari Tuhan kepada insan yang menjadi penguasa.

BAB IV
BOM WAKTU WARISAN KOLONIAL & REVOLUSI

Rakyat Indonesia berharap dapat mencapai masa depan yang lebih baik dengan meraih kemerdekaan. Proklamasi dinilai sebagai jembatan emas menuju kemerdekaan, dan kemerdekaan dinilai dapat membawa rakyat menuju masyarakat adil dan makmur, sesuai dengan isi Pembukaan UUD 1945. Namun antara harapan dan kenyataan agaknya sulit dipertemukan. Kehadiran kekuatan asing sebulan setelah proklamasi menjauhkan kedua hal tersebut. Ketika penyerahan kedaulatan, rakyat kembali berharap hal yang sama, suatu harapan yang sangat manusiawi, apa lagi bagi bangsa yang sudah kenyang dijajah.

Perjanjian KMB yang mengakhiri konflik bersenjata dengan kekuatan asing ternyata memberi harapan yang samar jika disimak dari isinya, sebagaimana telah dijelaskan pada bab lalu. Isi perjanjian dinilai kurang memberi jaminan untuk kebebasan mengisi kemerdekaan, terutama di bidang ekonomi. Sebagian besar aset ekonomi semisal perkebunan dan perbankan masih dikuasai pengusaha Belanda atau asing lainnya.

Di fihak Belanda, banyak orang terutama dalam militer, yang sulit menerima kenyataan bahwa peranan mereka telah selesai di bekas jajahan. Mereka harus meninggalkan Indonesia, ada yang langsung ke Belanda, ada yang terlibat Perang Korea (1950-1953), atau ada pula yang dipindah ke Irian Barat, jajahan yang tersisa di bekas Hindia Belanda. Mungkin mereka sedikit terhibur karena masih ada lambang kebanggaan kolonial di surga tropis: di pulau yang konon terbesar kedua di dunia itu.

Rasa tidak puas kedua fihak ternyata sempat menampilkan serangkaian konflik berkepanjangan melebihi yang diduga. Para mantan pejabat dan aparat kolonial –terutama pribumi– merasa resah dengan masa depan yang dinilai tidak pasti. Mereka begitu lama mendapat fasilitas sebagai alat rezim kolonial. Di antara mereka terdapat prajurit KNIL, mereka cemas jika hidup di Indonesia akan dicap sebagai pengkhianat, suatu sebutan yang cukup untuk mengundang balas dendam. Namun jika hidup di Belanda, mungkin mereka juga merasa asing mengingat bentuk fisik mereka memang berbeda dengan orang Barat, suatu kekhawatiran yang kelak terbukti.

Westerling memanfaatkan kegaualauan itu. Akibat beda pendapat dengan Spoor dia diberhentikan pada November 1948 dan hidup sebagai sipil, namun hubungan rahasia antara kedua orang tersebut tetap jalan. Ketika Agresi ke-2 menemui jalan buntu konon Spoor marah kepada para politisi di Den Haag, Westerling diajak ikut kudeta dengan cara  mendapat senjata dari pasar gelap jika pasokan dari pemerintahnya dihentikan. Selain menghimpun senjata Westerling mendatangi berbagai kesatuan Belanda yang resah dan gerombolan untuk meraih pengikut. Pada akhir 1949 dibentuklah Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) walau Spoor telah meninggal secara misterius pada Mei 1949.

Penggunaan istilah Ratu Adil dipilih mengingat istilah tersebut berasal dari budaya Sunda-Jawa, suku mayoritas di Indonesia, yang mengacu pada kepercayaan bahwa akan datang kelak sosok pilihan Tuhan yang akan mewujudkan kebajikan berupa keadilan dan kemakmuran setelah perioda kebobrokan. Faham tersebut sesungguhnya ada pada banyak peradaban walau sebutan sosok idaman tersebut berbeda-beda, semisal Mesias atau Mesiah dalam kaum Yahudi dan Nashrani, atau Imam Mahdi dalam kaum Muslim. Westerling ingin meyakinkan rakyat bahwa dia adalah sosok yang dinanti tersebut.

Pada Januari 1950 dia memberi ultimatum kepada RIS untuk mengakui tentaranya sebagai bagian dari Negara Pasundan. Ketika ditolak dia menggerakkan pasukannya menyerbu Bandung dan Jakarta pada tanggal 23 Januari 1950. Bandung sempat dikuasai hingga sore namun gerakan ke Jakarta sempat dicegah. Setelah beberapa pertempuran kecil pasukan APRA tercerai berai: ada yang bergabung dengan DI, tetap memakai nama APRA, membentuk kelompok baru, atau ada pula yang terserap dalam berbagai gerombolan yang banyak terdapat di Jawa Barat. Westerling sukses lolos dan hidup di Belanda hingga meninggal pada November 1987.

Akibat peristiwa tersebut pemerintah menempatkan Negara Pasundan dalam pengawasan langsung, langkah awal penghapusan negara bagian tersebut. Beberapa tokoh Negara Pasundan dinyatakan terlibat bahkan hingga di dalam tubuh RIS semisal Sultan Hamid al-Qadri II dari Pontianak, mantan ketua Bijkenkomst Federale Overleg, yaitu organisasi ciptaan Belanda untuk menampung aspirasi di negara bagian.

Pemberontakan Andi Aziz di Sulawesi Selatan pada April-Agustus 1950 adalah bentuk ketidakpuasan berikut yang menjelma menjadi bentrokan bersenjata. Sejak pembersihan terhadap aktivis Republik oleh Westerling praktis wilayah tersebut sepenuhnya dikuasai Belanda hingga 1950 dan KNIL adalah unsur pokok aparat seantero NIT. Berbagai kelompok gerilya semisal Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan dan KRIS hanya menunggu peluang untuk bangkit.

Peluang tersebut muncul setelah KMB, Republik mencoba menyebar dan memperkuat pengaruh ke seantero bekas Hindia Belanda setelah tertunda akibat campur tangan asing. Pemerintah di Jakarta berniat mengirim tentara ke luar Sumatera dan Jawa termasuk ke Sulawesi. Walaupun dalam KMB terdapat persetujuan bahwa anggota KNIL secara perorangan boleh masuk ke dalam Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat dengan TNI sebagai inti,  ada rasa enggan bagi TNI maupun KNIL untuk berbaur mengingat mereka saling bermusuhan selama perang kemerdekaan.

Niat pemerintah membangkitkan kemarahan bagi KNIL yang dipimpin oleh Kapten Andi ‘Abdul ‘Aziz, mengingat mereka telah membuktikan sanggup menjaga keamanan sejak 1946. Andi Aziz adalah seorang perwira KNIL, dia kenyang dengan pengalaman berdinas dalam militer Belanda. Kesatuan Belanda dari KL –yang ketika itu praktis masih utuh– terlibat dalam usaha mencegah tentara dari Jawa mendarat di Makssar dan beberapa kota lain. Pertempuran antara pasukan APRIS dengan gabungan KL-KNIL, yang tersengit terjadi di Makassar, berakhir dengan kemenangan APRIS. Pasukan KL harus segera pergi dari Sulawesi Selatan.

Selama rusuh di wilayah tersebut APRIS mendapat bantuan dari kelompok gerilya anti kolonial di sana. Usai mengalahkan antek kolonial, terjadi perbedaan pendapat mengenai nasib para aktivis Republik lokal. Pemerintah ingin tentara yang sedikit tapi profesional sedangkan para anggota gerilya sulit memenuhi kriteria tersebut. Jelas pemerintah ingin melanjutkan agenda rasionalisasi dan reorganisasi, para anggota gerilya disaring melalui berbagai ujian dengan harapan sedikit yang lulus.

Keresahan melanda para aktivis lokal, seorang perwira Republik asal Sulawesi Selatan namun berjuang di Jawa selama perang kemerdekaan memahami dan memihak mereka. Dialah Kahar Muzakkar (1921-1965). Usaha menjembatani perbedaan berulang kali gagal. Pada 1951 Kahar Muzakkar masuk hutan dan bergabung dengan para veteran gerilya dan pada 1953 dia bergabung dalam Revolusi DI. Dia nyatakan bahwa Sulawesi adalah bagian dari NII.

Kegagalan Andi Aziz tidak mematahkan semangat seorang antek kolonial lain untuk memisahkan diri dari RIS. Dr. Christiaan Robert Steven Soumokil, mantan jaksa NIT, sempat memindahkan kesatuan dari KNIL ke Ambon untuk menjadi tentara dari negara yang lepas dari RIS yaitu Republik Maluku Selatan pada 25 April 1950. Walaupun Soumokil tertangkap pada 1963, RMS masih hadir di Belanda dan Indonesia. Hal tersebut terbukti ketika perang saudara di Maluku yang dimulai pada Idul Fitri Berdarah 19 Januari 1999, kelompok antek Barat yaitu FKM kembali mengusung RMS. Gerakan tersebut merupakan 1 dari sekian banyak “warisan” atau lebih tepat “borok” kolonial yang banyak menguras potensi bangsa. Pengaruh Barat yang kuat pada beberapa daerah di Indonesia akibat penjajahahan yang lama menampilkan banyak sosok antek kolonial yang masih dijumpai hingga kini. Layak disayangkan, kini bukan hanya non Muslim yang menjadi antek tetapi juga Muslim. Mungkin karena kagum, minder atau bahkan takut kepada Barat.

Sementara itu, rasa tidak puas dari dalam tubuh Republik semakin bertambah dengan munculnya beragam kelompok bersenjata yang para anggotanya banyak berasal dari mantan gerilya. Ada yang menyandang ideologi atau maksud politik tertentu semisal Brigade Citarum dan Merapi-Merbabu Complex, ada pula yang melanjutkan petualangan gerilyanya dengan motif kriminal murni semisal Haji Item dan Barisan Sakit Hati. Mereka menilai pemerintah tidak tahu terima kasih pada jasa mereka selama revolusi, mereka merasa dipersulit masuk dalam tubuh pemerintahan, terutama ke dalam institusi militer. Mereka yang masuk tentara umumnya hanya dianggap sementara sebagai persiapan dikembalikan ke masyarakat. Hampir semua yang ikut Revolusi 1945 ingin tetap berperan memberi corak dalam negara yang baru lahir tersebut, namun sedikit yang mendapat kesempatan karena berbagai sebab. Ada juga yang tidak puas dengan hasil KMB. 

Usai revolusi, makin terasa perbedaan antara berbagai unsur Republik. Masing-masing ingin melaksanakan agenda yang sekian lama tertunda. Kelompok Islam misalnya, mereka ingin masa depan Indonesia yang bercorak Islami. Ketika pelaksanaan tersebut dinilai tidak lancar, sebagian memilih cara konstitusional dan sebagian lagi memilih cara perjuangan bersenjata di Jawa Barat, sebagaimana telah disebut dalam bab lalu.

Rasa tidak puas dengan Islam sebagai asas perjuangan muncul pula di Jawa Tengah, Aceh dan Kalimantan Selatan, selain di Jawa Barat. Ketiganya bergabung dalam NII. Bahkan di Jawa Tengah sudah lebih dahulu memproklamirkan NII sebelum proklamasi oleh Kartosoewirjo di Jawa Barat. Amir Fatah Wijayakusumah melaksanakannya pada April 1949. Gerakan tersebut disambut oleh ulama kharismatis lokal bernama Kiyahi Somalangu di Kebumen dan unsur-unsur dalam Divisi Diponegoro di Kudus dan Surakarta. Usaha intensif pasukan Republik menumpas DI Jawa Tengah mencapai sukses pada pertengahan 1950-an. Agaknya gerakan tersebut kurang didukung karena sebagian besar rakyat Jawa Tengah berfaham Kejawen. Sejak lama antara kelompok Islam dan Kejawen tidak rukun.

Di Aceh, rasa tidak puas disebabkan wilayah Aceh dimasukkan ke dalam Provinsi Sumatera Utara. TM. Daud Beureuh, yang sempat menjadi gubernur militer saat revolusi, menilai Soekarno ingkar janji. Ketika Soekarno berkunjung ke Aceh pada 1948, dia menyebut Aceh sebagai modal Republik karena wilayahnya sebagian besar belum dikuasai Belanda selama revolusi. Aceh juga turut menyumbang pembelian pesawat yang kelak merupakan cikal bakal Garuda Indonesia padahal daerah tersebut terbelakang akibat perang berkepanjangan melawan kolonial asing beserta anteknya sejak abad ke-16. Daud hanya mengajukan satu syarat: Aceh menjadi daerah istimewa dalam Republik. Keistimewaan tersebut mencakup pemberlakuan syari’at Islam, otonomi dalam pendidikan dan pemanfaatan sumber alam. Soekarno mohon dengan sangat kepada Daud akan kepastian Aceh mendukung Republik, bahkan disertai tangis. Setelah revolusi usai, janji tersebut tidak ditepati.

Marah karena merasa dikhianati, Daud memilih cerai dari Republik dan bergabung dengan Kartosoewirjo pada 21 September 1953. Setelah melalui pertumpahan darah, barula pemerintah pusat memenuhi tuntutan Daud, itu pun kelak hanya janji kosong. Aceh tetap diperlakukan sama dengan provinsi lain bahkan lebih buruk. Pusat menguras banyak pendapatan daerah dengan memberi sesedikit mungkin. Ketika muncul keresahan yang diwakili oleh Gerakan Aceh Merdeka pada 1976, pusat menanggapinya dengan penerapan status daerah operasi militer dengan korban tewas sekitar 3.000-5.000 orang.

Keresahan di Kalimantan Selatan mirip dengan Kahar Muzakkar, para aktivis gerilya lokal diperlakukan habis manis sepah dibuang oleh pusat. Kalimantan Selatan memiliki ciri revolusi yang berbeda dengan Sumatera dan Jawa. Tentara negara di wilayah tersebut dikenal dengan Angkatan Laut Republik Indonesia Divisi IV mungkin karena pada awalnya dibentuk untuk melaksanakan penyusupan dari Jawa ke Kalimantan melalui laut. Hassan Basri, perantau asal Kandangan, yang menjadi guru agama di Jawa Timur disusupkan untuk menyusun kekuatan militer Republik. Pembentukan gerakan Republik terbilang sulit karena Kalimantan dengan cepat didatangi pasukan Sekutu.

Ketika Agresi ke-2 pasukan Republik mulai unjuk gigi dengan perang gerilya. Belanda kemudian meminta gencatan senjata dan berangsur-angsur pasukannya ditarik. Periode gencatan senjata juga ditandai dengan kehadiran beberapa perwira Republik dari Jawa. Selanjutnya ya seperti biasa: demobilisasi.

Haderi, seorang aktivis Republik lokal mewakili rasa tidak puas para mantan gerilya. Dengan menggunakan nama Ibnu Hadjar sebagai nom de guerre dia membentuk organisasi Kesatuan Rakyat Yang Tertindas dan masuk hutan pada Oktober 1950 untuk melawan Republik. Kartosoewirjo mengajak bergabung dan dia setuju masuk NII pada 1954. Mulailah Revolusi DI di Kalimantan Selatan hingga 1963.

Sambil membenahi pergolakan dalam negeri, perasaan senasib dan sepenanggungan seantero Asia Afrika akibat penjajahan dapat disimak dengan baik oleh Republik, mereka berusaha menampilkan citra Indonesia sebagai fihak terdepan berjuang melawan imperialisme Barat sekaligus meredakan perang dingin. Untuk menggelorakan dan menyalurkan semangat itu, Republik melaksanakan Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada 18-24 April 1955. Sukses konferensi tersebut makin memperindah citra internasional Indonesia. Tentu saja agenda Irian Barat tidak terlewatkan.

Walaupun dukungan Asia-Afrika ada, masih sulit masalah Irian Barat masuk sidang umum PBB karena gagal meraih suara mayoritas yang ditentukan. Dukungan diam-diam AS dan Australia terhadap Belanda agaknya berperan dalam hal itu.

Republik agaknya tak gentar, perjanjian KMB dibatalkan secara sefihak. Uni Indonesia-Belanda otomatis berakhir, demikian pula kepentingan ekonomi Belanda harus lebih disesuaikan dengan kepentingan Indonesia. Gerakan ambil alih aset atau perusahaan Belanda dilaksanakan massal namun tanpa perencanaan matang, gerakan tersebut bahkan mendapat kecaman dari dalam negeri sendiri. Umumnya para pegawai atau pejabat pengganti kurang memiliki keahlian mengelola milik Belanda tersebut. Tak kurang parah, ketika gerakan tersebut dimulai, sebagian besar kapal-kapal milik Koninklijke Paketvaart Maatschappij berada di luar wilayah Indonesia. Akibatnya Indonesia sangat kekurangan sarana angkutan laut untuk jangka waktu yang mencemaskan. Penggantian para personil berakibat warga Belanda beramai-ramai pergi dari Indonesia.

Suasana tegang hubungan Belanda-Indonesia makin mengarah dari penyelesaian politik ke penyelesaian militer. Belanda menyiapkan pembentukan Negara Papua, sekaligus memperkuat kehadiran militernya di pulau tersebut. Indonesia menjawab dengan pemutusan hubungan diplomatik dan mengumumkan Tri Komando Rakyat untuk membebaskan Irian Barat pada 1961. Sejak itu penyusupan pasukan Indonesia dilaksanakan dan sempat mendarat di beberapa tempat selain ada yang gagal. Pertempuran Laut Arafuru pada Januari 1962 yang berakhir dengan kemenangan Angkatan Laut Belanda adalah bagian dari usaha penyusupan tersebut.

Perkembangan di atas disimak oleh AS, negara besar tersebut untuk kedua kalinya dipaksa lebih memihak Indonesia dengan memaksa Belanda berunding. Mirip dengan Revolusi 1945, AS menjadi penengah sengketa Belanda-Indonesia. Selain dukungan Asia-Afrika terhadap Indonesia, AS baru saja tersandung kasus terbongkar dukungan rahasianya terhadap daerah yang bergolak melawan pusat, yang dikenal dengan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia/Perjuangan Semesta Alam (1958-1961). Dalam usaha menumpas pemberontakan daerah, pasukan Republik menemukan bukti tak terbantahkan mengenai hal itu yang membuat AS harus banting setir mendukung pusat. Dukungan terhadap pemberontak dihentikan, bantuan untuk Indonesia segera dicairkan dan sengketa Irian Barat diakhiri dengan penyerahan wilayah tersebut kepada Indonesia. Lengkap sudah wilayah Republik Indonesia terbentang dari Sabang hingga Merauke.

Seiring dengan proses pengembalian Irian Barat, menumpas berbagai gejolak dalam negeri menampakkan kemajuan. Kartosoewirjo tertangkap, demikian pula Ibnu Hadjar, Daud Beureuh turun gunung, Kahar Muzakkar tewas, Achmad Hussein dan Ventje Sumual menyerah.

Keadaan tersebut menguntungkan Soekarno, yang tampil sendirian dalam arti tanpa wapres sejak 1956 karena Hatta mengundurkan diri, sehingga pemerintahannya makin mengarah pada kediktatoran. Selain Hatta, beberapa tokoh yang berperan melawan kolonial berangsur-angsur tersingkir atau disingkirkan, walau sekian lama pernah dekat dengannya, semisal memenjarakan Syahrir, Hamka dan Natsir. Melibatkan kaum komunis lebih jauh ke dalam pemerintahan, proyek pembangunan mercusuar dan terlibat dalam Konfrontasi Malaysia melawan Persemakmuran Inggris makin menjauhkan Indonesia dari tujuan kemerdekaan. Sadar tak sadar dia menyiapkan kejatuhannya sendiri, yang kelak memang terjadi. Soeharto (1921-…) yang pernah ikut Revolusi 1945 sebagai militer, mengambil alih kekuasaan dengan memanfaatkan apa yang disebut dengan G30S/PKI pada 1965. Mulailah periode kediktatoran Soeharto –lazim disebut orde baru– yang berlangsung hingga dia jatuh akibat Revolusi 1998. Pemerintahannya banyak didominasi oleh apa yang dikenal dengan praktek KKN dan pelanggaran HAM. Prestasi pembangunan, antara lain berdasar konglomerasi atau perkoncoan dengan ditunjang oleh pendekatan keamanan yang terbilang represif selama sekian tahun, akhirnya seakan runtuh bagai susunan kartu ketika krisis ekonomi melanda sebagian Asia pada 1997, karena ada yang menilai, tidak memiliki pondasi yang kuat dan kurang memihak rakyat.

Dekolonisasi dan Kita

Insya Allah, pada 17 Agustus 2005 kita akan merayakan hari kemerdekaan, atau kalau boleh katakanlah titik puncak dekolonisasi, yang ke-60. Mungkin ada pertanyaan, apa yang sudah didapat dengan kemerdekaan sekian tahun itu? Seberapakah hubungan antara umur kemerdekaan dengan jarak tujuan kemerdekaan? Pertanyaan tersebut wajar muncul, mengingat kemerdekaan adalah kebebasan atau kesempatan untuk menentukan nasib sendiri, dan nasib yang diinginkan adalah masyarakat adil makmur di bawah ridha Tuhan. Seberapakah kesempatan 60 tahun itu dimanfaatkan untuk meraih tujuan tersebut?

Penulis menilai bahwa kita telah membuang waktu sekian lama untuk banyak hal yang disangka sebagai usaha mewujudkan atau mendekati tujuan tersebut, namun ternyata cenderung lebih menjauhkan dibanding mendekatkan kita padanya. Tak mengherankan jika kita tertinggal dengan bangsa lain yang merdeka baru kemarin sore. Kerusakan akibat perang 1945-1950 dengan fihak asing mungkin dapat difahami mengingat tanpa itu kemerdekaan tidak dapat diraih, tetapi bagaimana dengan perang kita lawan kita akibat perbedaan pendapat yang masih hadir hingga kini, jauh setelah kolonial asing angkat kaki, dengan segala bentuknya? Konflik di Aceh, Sulawesi Tengah, Maluku dan Papua, yang telah menguras banyak potensi bangsa. Seakan bangsa ini tidak tahu mengatur diri sendiri atau tidak tahu apa yang harus dikerjakan selain bertengkar atau berebut. Apa perlu kita undang atau biarkan bangsa asing mengatur diri bangsa ini? Mengenai hal ini pun agaknya sadar dan tak sadar telah, sedang (dan mungkin akan terus) dilaksanakan. Penjualan beberapa persen saham aset kepada fihak asing sehingga mereka merasa berhak menempatkan orang-orangnya dan begitu banyak sumber alam yang dikuras fihak asing –apakah resmi maupun liar– dapat menampilkan kesan kita tak mampu mengelola apa yang menjadi milik kita. Ini dapat mengarah pada penjajahan gaya baru atau diistilahkan oleh Soekarno dengan nekolim. Bukankah motif utama penjajahan sejak dahulu adalah soal perut atau ekonomi? Hasilnya juga tak jauh berbeda dengan penjajahan pra 1945, warga lokal nyaris tak kebagian apapun kecuali kerusakan lingkungan semisal limbah.

Jalur penjajahan lain yang kurang kita simak karena mungkin terlena dengan kemerdekaan sekian lama adalah nilai atau norma. Sesungguhnya ini pun bukan hal baru, imperialis memasukkan nilai-nilai yang mereka anut untuk mempermudah penjajahan ekonomi atau lainnya. Tujuan dari penjajahan jenis ini adalah menyamakan fikiran, perasaan atau kehendak kita menuruti mereka. 

Kecenderungan untuk menganggap seluruh pengaruh luar adalah baik nyaris tanpa saringan makin bertambah pengikutnya, yang mudah dipengaruhi adalah generasi yang tidak mengalami penjajahan. Dapat kita simak perilaku banyak masyarakat terutama kaum muda yang hingga soal selera lidah pun –sadar tidak sadar– dijajah. Mereka menggemari berbagai menu yang sesungguhnya di negeri asalnya pun dianggap junk food namun menjadi ukuran gengsi di sini. Kalau jarang-jarang sekadar sedikit variasi mungkin tidak masalah. Agaknya makin sedikit yang menyadari bahwa perang melawan penjajah tempo doeloe tidak hanya di bidang militer, namun juga politik, ekonomi, dan norma. Mereka para pejuang menilai bahwa konflik melawan penjajah tidak hanya menyangkut jasmani namun juga ruhani. Penjajahan ruhani, atau dikenal dengan istilah al-ghazwul fikri semisal faham materialis dan hedonis mungkin dapat lebih berbahaya mengingat sedemikian halusnya, sehingga tanpa terasa menjangkiti kita. 

Jika demikian apa masih layak kita disebut merdeka? Atau apa yang merdeka pada kita? Agaknya pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas begitu mendesak untuk direnungkan. 
Dapatkan koleksi ebook-ebook lain yang tak kalah menariknya
di EBOOK CENTER - AQUASIMSITE - http://jowo.jw.lt